Fadli Zon nilai KPK lucu, mau diperiksa DPR ngadu ke Jokowi
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK, salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut yang tengah bergulir di parlemen.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, KPK lucu. Menurut dia, sebuah hal yang lumrah jika ada lembaga negara yang dipanggil oleh DPR.
"Menurut saya sih lucu aja kalau ada institusi atau lembaga itu diperiksa oleh DPR. Di seluruh dunia itu biasa ini yang namanya demokrasi ya begitu," kata Fadli di Komplek DPR MPR, Jakarta, Selasa (13/6).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat sudah seharusnya menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan. Dia pun menyebutkan Presiden Amerika Serikat pun diawasi oleh House of representative.
"Kalau tidak mau demokrasi bubarkan saja DPR. Tugas DPR itu memang mengawasi dan semua harus mau diawasi karena orang-orang yang duduk di sini mendapatkan mandat dari rakyat salah satu fungsinya atau tugasnya adalah untuk mengawas," papar Fadli.
Sehingga seharusnya KPK tidak perlu ketakutan bila diperiksa oleh DPR lewat hak angket. Sebab adanya Pansus hak angket pun merupakan bagian dari konstitusi.
Sementara itu, ketika disinggung rencana KPK yang berencana mengadukan ke MA dan MK terkait hak angket, Fadli mempersilakan. Pihaknya akan menghargai setiap proses hukum yang berlangsung karena merupakan bagian dari demokrasi.
"Silakan saja, tetapi kita akan menghargai proses yang ada proses demokrasi, proses politik. Sekali lagi kita bukan suka atau tidak suka," katanya.
Dia pun mengaku, Fraksi Gerindra terpaksa mengirimkan delegasi ke Pansus hak angket KPK agar bisa mengawasi proses angket.
"Sebab ketika kita tidak mengirimkan wakil maka kita juga tidak punya hak suara tidak punya opini tidak punya hak bicara di dalam," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca Selengkapnya