Fadli Zon Nilai Pelibatan Menteri di Kampanye Jokowi Timbulkan Konflik Kepentingan
Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon angkat bicara terkait pelibatan menteri kabinet kerja sebagai juru kampanye nasional dalam kegiatan kampanye terbuka Jokowi-Ma'ruf. Menurut Fadli, pelibatan para menteri bisa menimbulkan konflik kepentingan.
"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
Fadli menilai pelibatan ini bertentangan dengan ucapan Jokowi soal menteri sebaiknya tidak berpolitik. Sehingga, kata dia, sudah seharusnya para menteri itu tak ikut berkampanye.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Bagaimana negara netral berperan dalam konflik? Dengan bersikap netral, suatu negara dan lembaga kemanusiaan dapat menangani korban dengan baik.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Siapa yang harusnya saling peduli? Sebuah hubungan percintaan pasti dilakukan oleh dua insan yang saling menyayangi dan memberi perhatian.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
"Harusnya mereka tak ikut ya, menjadi jurkam (juru kampanye). Karena itu jadi konflik kepentingan terkait tugas-tugas mereka," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyadari mendukung salah satu capres-cawapres adalah hak bagi setiap orang. Namun, dalam konteks jabatan menteri akan sulit untuk membedakan mana saat melakukan tugas menteri atau kampanye.
"Tapi kalau mereka memang suatu fatsun politik kalau mereka sebagai menteri, pembantu presiden ya mestinya juga tak perlu. Karena itu menimbulkan, misalnya mereka membagi satu program. Misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam, nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan. Dia sebagai menteri atau jurkam?" ucapnya.
Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.
"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengaku dirinya fokus mengerjakan tugasnya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani memastikan para menteri kabinet tidak akan masuk struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca Selengkapnya