Fadli Zon Nilai Tarik Ulur Pembebasan Ba'asyir Blunder Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir adalah blunder. Dia melihat, ada manuver Jokowi untuk mendapatkan dukungan suara umat Islam.
Hal itu karena melihat ketidaksinkronan Menkopolhukam Wiranto dengan Penasihat Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Bahwa pembebasan Ba'asyir masih dikaji pemerintah.
"Tapi menurut saya malah blunder, sekarang antara mereka sendiri itu pernyataan-pernyataannya berbeda pro dan kontra ya, kemudian iya akan dibebaskan kemudian ada juga yang mengatakan belum tentu dan sebagainya," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat nobar bersama Mentan Amran? Dibeberapa tangkapan kamera, Jokowi bersama Mentan Amran dan sejumlah menteri lainnya, tampak semangat dan gembira menyaksikan laga Indonesia vs Vietnam. Semuanya bahkan kompak mengangkat tangan dan berteriak mengungkapkan kebahagiannya saat Timnas Indonesia membuka keunggulan 1-0 di awal laga berjalan sembilan menit, semangat Presiden dan Para Menteri juga terus berlanjut hingga Indonesia memperbesar keunggulan di menit ke-24, dan pada paruh kedua laga tersebut.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Awalnya, Jokowi dan penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra sepakat untuk membebaskan Ba'asyir tanpa syarat, dengan alasan kemanusiaan. Namun belakangan, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pembebasan tersebut sedang dikaji.
Menurut Fadli Zon, kasus Ba'asyir malah menjadi mainan politik kubu 01. Seakan membuat pembebasan demi kemanusiaan. Menurut Fadli, harusnya kembali ke kasus hukum bahwa Ba'asyir bisa mengajukan bebas bersyarat pada Desember 2019.
"Jelas-jelas dong framingnya adalah menjadikan kasus ini bukan kasus hukum, harusnya kasus hukum saja misalnya harus bebas bersyarat atau boleh bebas bersyarat," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaFachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 45.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar posisi Wamenag akan mengalami pergantian.
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Mahfud menyindir langkah Presiden Jokowi sebagai politik yang salah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca Selengkapnya