Fadli Zon: Paripurna pimpinan MPR mirip pertandingan sepakbola
Merdeka.com - Sidang Paripurna MPR harus diskors lantaran belum ada titik temu antara Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat dan kelompok DPD. Kubu Prabowo menginginkan agar ada dua calon yang diusung dari DPD.
Sementara, Koalisi Indonesia Hebat ingin agar paripurna terus dilanjutkan seperti yang telah disepakati. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon melihat kondisi pertarungan kursi pimpinan MPR ini layaknya sebuah pertandingan sepak bola yakni satu pemain tidak bisa berada di dua tim sekaligus.
Sementara DPD hanya menyiapkan satu nama untuk bisa masuk di dua paket yang disiapkan fraksi-fraksi DPR. Nama yang diusung DPD adalah Oesman Sapta, anggota DPD dari Kalimantan Barat.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Siapa saja yang diajak Mahfud untuk memilih? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Siapa yang memilih PPDP? Pembentukan PPDP dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU setempat.
-
Siapa yang memilih anggota PPS? PPS dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat setempat.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
"Sebenarnya kawan-kawan KMP melihat ini seperti pertandingan sepakbola. Boleh gak sih satu nama main di dua kesebelasan? Kan gak boleh, nanti dia main di Persib nanti dia main di Persija. Kalau dua-duanya berhadapan bagaimana?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10).
Anak buah Prabowo ini menjelaskan, fraksi-fraksi DPR setuju untuk memberi penundaan waktu kepada DPD dan memilih beberapa nama dari yang sudah dipilih sebelumnya.
"Seharusnya kawan-kawan di DPD itu diberi kebebasan memilih, misal dua dari tiga orang," ucap Fadli. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaNantinya, Muzani akan didampingi 8 Wakil Ketua MPR yang ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi politik di MPR.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaNasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApalagi, dalam dua periode mendukung Prabowo, PAN mengalami kekalahan dan berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPara anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca SelengkapnyaRapat dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya