Fadli Zon pimpin rapat perdana Pansus RUU Pemilu
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu siang ini. Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah memilih pimpinan Pansus.
Menurutnya, pembahasan RUU ini akan berlangsung alot lantaran harus mengintegrasikan tiga UU sekaligus. Tiga UU tersebut yakni UU tentang Penyelenggara pemilu, UU Pemilihan Presiden dan UU Pemilihan Legislatif.
"Kita akan rapat tentang pansus RUU Pemilu. Saya kira akan menjadi pansus yang sangat penting dalam beberapa bulan ke depan. Kita berharap dari Pansus menghasilkan RUU Pemilu yang mengintegrasikan tiga RUU," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
-
Mengapa Bawaslu perlu mempelajari UU 7/2017 dan 10/2016 untuk Pilkada 2024? 'Dan pelajaran yang terpenting adalah pengawas pemilu harus cepat menggunakan kacamata Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilihan Umum). Dia harus secara cepat juga bisa berubah menggunakan Undang-Undang 10/2016 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015),' jelasnya.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Mengapa 5 RUU ini penting? 'Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dibahas UU MD3? Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Bagaimana proses pengesahan 5 RUU? 'Pemerintah juga telah menyetujui agar RUU kerjasama kelima negara di bidang pertahanan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Pemerintah juga menyetujui,' kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/9).
Fadli menuturkan pemilihan pimpinan pansus akan diupayakan melalui musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak mencapai titik temu, pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
"Kita akan minta floor mengungkapkan pendapat, karena ini penting maka kita usahakan pemilihan melalui musyawarah mufakat, kalau tidak bisa kita akan bisa melakukan pemungutan suara," tegasnya.
Waketum Partai Gerindra ini berharap penentuan komposisi pimpinan pansus bisa segera rampung. Sebab, lanjutnya, pembahasan RUU Pemilu ditargetkan bisa selesai pada April hingga Mei 2017.
Dia khawatir jika RUU Pemilu tidak segera diteken per Mei 2017 akan mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019.
"Karena KPU kan ada pemilihan anggota KPU dan Bawaslu baru, mereka harus mempersiapkan peraturan meneruskan hasil UU. Kita harapkan kerja cepat dan kerja keras, mekanisme akan dibahas di pansus. Diharapkan ada cluster yang menjadi perbedaan dan permasalahan. Parlementary thresshold, presidential tresshold, serta sistem terbuka tertutup," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca SelengkapnyaBerikut potret Komjen Polisi Fadil Imran saat mengikuti rapat pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaRapat pleno Pembahasan RUU yang akan di Carry Over kepada Anggota DPR Periode 2024-2029 digelar.
Baca SelengkapnyaTahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya