Fadli Zon sarankan Jokowi gelar survei sebelum reshuffle kabinet
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon setuju jika Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan perombakan di kabinetnya. Sebab, menurut dia, banyak menteri yang tak benar dalam bekerja.
"Kalau saya beranggapan, sebulan saja sudah harus dilakukan reshuffle," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4).
Lanjut dia, setidaknya ada separuh menteri di kabinet Jokowi yang harus dirombak dalam waktu dekat. Namun, dia menyarankan sebelum Jokowi melakukan reshuffle, harus melakukan survei ke masyarakat untuk mengetahui siapa yang pantas dicopot dari posisi menteri.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Bagaimana cara Jokowi mempersiapkan Prabowo? 'Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau yang saya siap pak siap bener saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau saya ke Jepang saya sekarang di perintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting,' imbuh dia.
"Sekarang gini tanya masyarakat bagaimana kinerja Menteri itu, mungkin saya usul Seskab atau siapa buat aja survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kabinet, survei biasanya digunakan sebagai alat ukur," terang dia.
Diketahui, banyak tudingan miring terhadap kinerja menteri Jokowi. Salah satunya kesalahan Jokowi dalam meneken Perpres soal kenaikan tunjangan uang muka kendaraan pejabat negara.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, jelang habisnya pemerintahan Jokowi, ia meyakini kabinet masih solid.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Zudan sebagai Pj Gubernur sendiri akan berakhir pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPeluang reshuffle terbuka usai Jokowi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 P.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSandi menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Said Abdullah menilai, Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi Kabinet Merah Putih dalam jangka waktu tertentu.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya