Fadli Zon sebut Akom diam-diam rapat Bamus demi RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku kecewa berat. Hal tersebut lantaran dirinya dan pimpinan DPR yang lain tak diundang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas soal sejumlah agenda parlemen salah satunya RUU Pengampunan Pajak alias tax amnesty.
Kemarin Senin (11/4) memang ada rapat Bamus yang dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan 10 fraksi di DPR. Namun pimpinan yang hadir hanya Ketua DPR Ade Komarudin (Akom).
"Jadi sudah seharusnya itu tidak sah dan saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus itu. Ini jadi persoalan. Kalau Tax Amnesty, kita bicara kepentingan global. Jangan kongkalikong di belakang, jangan mencederai yang diinginkan pemerintah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Kapan sidang Ammar Zoni? Sidang lanjutan kasus kepemilikan obat-obatan terlarang dengan terdakwa Ammar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
Politikus Gerindra ini menegaskan, rapat Bamus kemarin tidak sah menurut tata tertib DPR. "Saya ikut mempersoalkan kenapa sendiri pimpin Bamus. Kesannya itu seperti diam-diam. Saya kira tidak bisa pimpin DPR seperti itu," tuturnya.
Fadli mengaku kemarin jam 13.00 WIB dia masih berada di ruang kerjanya di DPR. Namun dia tak diundang jika dua jam setelahnya bakal ada rapat Bamus membahas kelanjutan RUU Tax Amnesty.
"Harusnya hasil Bamus kemarin itu jelas, konsultasi dengan presiden dan dihadiri 10 fraksi. Kemarin dadakan tanpa ada komunikasi dengan yang lain," pungkasnya.
Seperti diketahui, RUU Tax Amnesty masih menjadi perdebatan antar fraksi di DPR. Ada yang menolak, ada juga yang mendukung.
Pemerintah sendiri ingin tax amnesty segera dibahas. Hal ini dilakukan demi mendapat tambahan pemasukan anggaran di APBN 2016.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaIrjen Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim dihadirkan panitia khusus haji DPR sebagai saksi dalam rapat
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaBamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaTerlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca SelengkapnyaMenurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna dapat dimaklumi
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca SelengkapnyaLaporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca SelengkapnyaAnggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaSelanjutnya rapat digelar tertutup karena Ishfah ingin mengungkap sejumlah nama-nama yang 'bermain'
Baca Selengkapnya