Fadli Zon sebut ambang batas capres 20 persen melanggar konstitusi

Merdeka.com - Fraksi PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra melakukan Walk Out (WO) dari rapat paripurna yang membahas Revisi Undang-Undang Pemilu. Mereka melakukan WO karena menolak ikut mekanisme penentuan Presidential Threshold (PT) yang dianggap melanggar konstitusi.

"Jadi kami bersama empat fraksi menolak untuk ikut menjadi bagian dari pengambilan keputusan terkait Presidential Threshold karena kami menganggap pelanggaran terhadap konstitusi kita," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengungkapkan paparan dari para mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas, bahwa pilkada yabg serentak itu tanpa ada PT.

"Mengacu kepada keputusan konstitusi sendiri bahwa keputusan itu jelas mengatakan Pemilu itu serentak, dan keserantakan itu menurut para ketua konstitusi baik itu Pak Hamdan Zulfa yang mengambil keputusan itu kemudian Pak Mahfud MD sebagai mantan ketua MK. Kami mendengar pandangan-pandangan mereka dengan demikian tidak ada lagi PT," ungkapnya.

Sebelumnya deketahui, anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i mengatakan, fraksinya pasrah dalam putusan RUU Pemilu yang dibahas dalam rapat paripurna. Bahkan mereka telah mempersiapkan antisipasi jika memang hasilnya tidak sesuai harapan.

Politikus yang akrab disapa Romo tersebut menyiapkan jalur lain dalam pengambilan keputusan nantinya. Rencananya mereka akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika memang ambang batas pencalonan presiden tidak 0 persen.

"Namanya demokrasi ya silakan mereka menang pasti kan tapi kita tidak pernah setuju soal itu walaupun kita akan menerima putusan, tapi kita akan menempuh jalur lain. Misalnya melaksanakan judicial review ke MK," katanya.