Fadli Zon sebut ancaman Luhut ke Amien Rais bentuk arogansi kekuasaan
Merdeka.com - Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang kesal terhadap politikus senior PAN Amien Rais karena menyebut Presiden Joko Widodo ngibul dalam pembagian sertifikat tanah. Fadli menilai hal tersebut memperlihatkan arogansi kekuasaan.
"Saya kira apa yang disampaikan jawaban ke Amin Rais itu seperti arogansi kekuasaan, mau ancam-ancam buka dosa itu kan arogansi kekuasaan," ujar Fadli di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (20/3).
Wakil ketua DPR itu berpendapat harusnya Luhut tak tersulut emosi kepada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Sebab kritik sendiri dilindungi oleh konstitusi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Rizal Ramli suka mengkritik pemerintah? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru 'Rajawali Ngepret'.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa protes Cak Imin tentang debat capres? Cak Imin memprotes soal dua panelis debat capres yang berasal dari Universitas Pertahanan.
"Kritik yang sah-sah saja yang dijamin oleh konsititusi kita. Biasanya orang yang melakukan arogansi kekuasaan itu cepat jatuhnya kekuasaannya begitu," ujar Fadli .
Fadli mensinyalir bahwa program Joko Widodo dalam hal pembagian sertifikat tanah hanya pencitraan belaka. Sebab, masih banyak koorporasi-koorporasi besar yang menguasai lahan di Indonesia ribuan hektare.
"Betulkan masyarakat semuanya mendapat? Karena ada koorporasi-koorporasi besar menguasai lahan dengan luar biasa sampai juataan hektar," ucapnya.
Sebelumnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3), Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi-Jusuf Kalla adalah pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.
Lantas, Menko Maritim Luhut Pandjaitan tersulut serangan Amien Rais. Dalam pidatonya, Luhut memang tak menyebut nama Amien Rais. Dia menggunakan istilah 'senior' yang diduga merujuk pada Amien Rais yang kerap mengkritik Jokowi.
"Ada senior bilang kasih sertifikat itu ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong," kata Luhut, Senin (20/3) malam.
Luhut juga kesal dengan serangan-serangan yang menyebut pemerintah pro-PKI. Menurutnya hal itu cuma kebohongan yang terus disebarkan.
"Jangan bilang pro-PKI, pro-PKI gimana? Saya ikut tumpas PKI. Saya tentara, saya tahu itu," kata Luhut.
Luhut menegaskan jangan pernah menyebut pemerintah tidak nasionalisme dan menyerang dengan kepentingan asing. Dia menyebut orang yang belum pernah ditembaki tak pantas mengkritik soal nasionalisme.
"Saya perang di Timtim tahun 1975. Anak buah saya gugur 8 orang di Kopassus. Jangan bilang Nasionalisme, kalau belum pernah ditembakin," kata Luhut.
"Kau merasa paling bersih, kamu boleh ngomong. Tetapi dosamu banyak juga kok. Udahlah diam saja lah. Tapi jangan main-main. Kita bisa cari dosamu sampai dapat," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaAmien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat sedang dibuat meradang akibat ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaTaufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaPada Jumat (3/5), Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke kabinetnya.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca Selengkapnya