Fadli Zon sebut ekspektasi Jokowi terlalu tinggi soal Tax Amnesty
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah belum mempunyai jumlah target dana yang bisa dibawa pulang ke Indonesia dari Undang-Undang Tax Amnesty. Hal itu ia dapati usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Tapi ketika saya tanya berapa angkanya, presiden menjawab ya tergantung. Jadi belum ada," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).
Politisi Partai Gerindera ini pun lantas menyebut jika Jokowi mempunya harapan yang terlalu tinggi dari undang-undang pengampunan pajak tersebut.
-
Bagaimana Gibran merespon pertanyaan mengenai usulan Jokowi? 'Saya belum bisa menanggapi,' kata Gibran berkilah. Demikian juga saat ditanyakan apakah isu tersebut sekadar usulan atau hanya wacana, Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.'Silakan bertanya pada yang mengusulkan ya. Makasih,' tutup dia.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Presiden Marcos? 'Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan),' jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang dibahas Jokowi dan Raffi? Di tengah makan siang, Raffi melempar pertanyaan candaan kepada Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
"Saya kira pemerintah ini high expectation, tinggi ekspetasinya, harapannya tapi ini nanti belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan," tuturnya.
Fadli menyebut dirinya juga belum mengerti akan maksud dari Jokowi yang mengatakan dengan Tax Amnesty maka, dana akan datang berbondong-bondong dari luar negeri. Pasalnya, pelaporan pajak tak hanya melulu berupa uang. Namun, bisa saja berupa investasi, saham, dan sebagainya.
"Sehingga yang dimaksud presiden akan datang dana berbondong-bondong itu saya enggak tahu," ucapnya.
Sedangkan terkait proses perumusan RUU Tax Amnesty, lanjut Fadli, ia menilai pemerintah terlalu buru-buru. Seharusnya tidak demikian jika ingin membuat sebuah undang-undang yang berkualitas.
"Menurut saya sih enggak boleh diburu-buru ya, tidak boleh tergesa-gesa. Jangan ditarget selesai tapi nanti hasilnya tidak sempurna. Kan presiden sendiri mengatakan ingin undang-undang yang berkualitas," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaRespons ekonom terkait ambisi Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8 persen per tahun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
Baca Selengkapnya