Fadli Zon sebut jika didiamkan China caplok wilayah RI di Natuna
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung penuh nota protes yang dilayangkan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Pemerintah China. Hal tersebut untuk menolak masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal penjaga pantai negeri tirai bambu itu ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sebab, bagi Fadli, pihak China akan mengulangi hal serupa jika tidak diprotes.
"Memang kalau didiamkan ini akan bisa menjadi kebiasaan dan lama-lama bahkan bisa mengambil wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif, bahkan lebih jauh dari itu, meskipun ada satu insiden di awal Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).
Politikus Gerindra ini berujar, Indonesia harus berani menjaga wilayah yang menjadi kekuasaannya. Menurutnya, wilayah kedaulatan negara harus dilindungi dari kepentingan asing.
-
Apa tuntutan terhadap Ammar Zoni? Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya, yang mengusulkan agar Ammar dihukum penjara selama dua belas tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 2 miliar.
-
Siapa yang berhak menentukan kekuasaan? Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.
-
Kenapa Bayu Firlen dituntut? Bayu Firlen tersangka kasus penyebaran video porno Rebecca Klopper dituntut 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Siapa yang meminta Ammar Zoni mengazani? 'Iya, permintaan Bang Ammar sendiri karena kan Bang Ammar nggak bisa hadir. Yang seharusnya di lubang itu kan kita bertiga, tapi Bang Ammar nggak bisa hadir jadi diwakilkan sama suaranya,' tandas Aditya Zoni.
-
Bagaimana MDA membantu menjaga kedaulatan Indonesia? Kerangka Maritime Domain Awareness dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai referensi menyusun kebijakan strategis, membuat panduan operasional dan penyelarasan K/L, serta penyiapan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan dan pemantauan pertahanan serta keamanan yang semakin rentan khususnya di Laut Cina Selatan.
"Karena kedaulatan kita itu harus kita bela walaupun sejengkal, ibaratnya sejengkal tanah gitu ya harus kita bela, tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh kepentingan lain, ini masalah kedaulatan," tuturnya.
Namun dia menyarankan agar pemerintah tetap konsisten dengan sikap protes tersebut dalam menghadapi persoalan semacam itu. Karena tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi ke depannya.
"Laut China Selatan ini kan masalah konflik yang sudah terjadi. Karena di situ juga ada beberapa kepentingan Internasional begitu kuat di sana," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, tim penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengincar sebuah kapal berbendera China pada Sabtu (19/3) lalu. Operasi gabungan KKP dibantu TNI AL di atas Kapal KP Hiu 11 itu mengitari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Target operasi yang berhasil diidentifikasi adalah kapal Kway Fey 10078. Para petugas di atas KP Hiu menangkap basah para pelaku pencurian ikan (illegal fishing) pukul 14.15 WIB. Penangkapan ini terjadi di wilayah Indonesia, tepatnya 4,34 km dari garis pantai Pulau Natuna.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peristiwa pengusiran ini terjadi di Laut Natuna Utara, pada Senin (21/10).
Baca SelengkapnyaFadli turut mendorong agar konflik kedua negara tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai,
Baca SelengkapnyaKasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca SelengkapnyaSejumlah pengamat mengkhawatirkan kerja sama Indonesia-China dalam sektor maritim di Laut China Selatan.
Baca Selengkapnya"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaIrvansyah juga mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibuat seperti stasiun atau pangkalan untuk titik kumpul anggota.
Baca SelengkapnyaIndonesia sendiri terus melakukan komunikasi diplomatik dengan Iran dan Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaPrabowo memilih kunjungan pertamanya ke China setelah jadi presiden. Kemudian, dia langsung bertolak ke Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaKapal patroli Indonesia berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara
Baca SelengkapnyaTema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca SelengkapnyaAksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Tanpa Kekuatan Militer yang Kuat, Akan Dilindas Seperti di Gazza
Baca Selengkapnya