Fadli Zon sebut Jokowi pelihara konflik jika tak reshuffle Yasonna
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan nama Menkum HAM Yasonna Laoly dalam daftar menteri yang harus di-reshuffle Presiden Jokowi. Jika menteri Menkum HAM Yasonna Laoly masih dipertahankan di Kabinet Kerja, Fadli menilai Presiden Jokowi telah memelihara kegaduhan dalam dunia politik.
Pasalnya, kata dia, Yasonna merupakan sosok yang membuat dua partai yang berseteru, PPP dan Golkar, semakin kisruh.
"Karena itu dari awal kita meminta menteri itulah (Yasonna Laoly) yang harus di-reshuffle yang membuat kegaduhan, tapi jika dipertahankan berarti Presiden mempertahankan kegaduhan, Presiden sedang memelihara konflik untuk menghancurkan partai politik yang setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan, jadi presiden yang salah," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/7).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa peran Golkar dalam koalisi Prabowo? Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang dianggap pasangan tepat untuk diusung Koalisi Perubahan? Anies-AHY dianggap pasangan tepat untuk diusung Koalisi Perubahan sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai perpecahan yang melanda PPP dan Golkar merupakan campur tangan pemerintah. Dia juga menduga Menkum HAM Yasonna telah dijadikan alat oleh pemerintahan Jokowi untuk memecah partai politik.
"Permasalahan ini memang kesalahan pemerintah dalam hal ini Menkum HAM sudah menjadi alat kekuasaan untuk memecah partai politik," simpulnya.
Dia juga mengatakan, intervensi Menkum HAM Yasonna terhadap PPP dan Golkar dilakukan dengan cara kasar.
"Pemerintah mengintervensi dengan cara yang sangat kasar untuk memecah partai politik, karena partai ini (PPP dan Golkar) tidak mendukung mereka (pemerintah)," tuntasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaHubungan keduanya dikabarkan retak usai Gibran maju sebagai bakal cawapres untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPDIP punya aturan satu keluarga harus satu partai. Kaesang resmi gabung PSI.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, PDIP selalu berupaya membantu setiap periode pemerintahan dalam bentuk apapun.
Baca SelengkapnyaYasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaUntuk itu, dia menilai lebih Ganjar mengalah mundur sebagai capres dan bergabung dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya