Fadli Zon sebut Jusuf Kalla cocok jadi king maker
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih cocok menjadi 'King Maker' di Pilpres 2019. Penilaian itu menyusul wacana kembali majunya JK sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) 2019.
"Saya kira Pak JK ini lebih cocok jadi king maker ya karena beliau sendiri yang sudah mengatakan itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5).
Dia hanya mengingatkan, jika JK maju kembali sebagai cawapres maka itu melanggar konstitusi. Lagi pula, kata Fadli, JK juga sudah tidak ingin maju sebagai Cawapres di 2019.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya sendiri mendengar langsung dari media dan dari wawancara Pak JK itu mengatakan tidak mau. Jadi akan mengurus cucu dan lain-lain bahasanya," ujarnya.
Terkait gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Fadli minta harus melalui kajian. Sehingga tidak asal mengubah hanya demi kepentingan jangka pendek.
"Tapi saya kira UU itu dibuat tidak hanya karena kepentingan praktis pragmatis untuk jangka waktu pendek. Tapi sudah melalui proses naskah akademik," tuturnya.
"Ada kajian dan sebagainya. Jadi jangan karena kepentingan jangka pendek, dia diubah yang saya kira bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang dua kali," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla berpesan kepada Cak Imin agar tidak kalah dengan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKeduanya sempat berpasangan hingga duduk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, wapres bukan ban serep. Wapres harus memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan presiden.
Baca SelengkapnyaPengamat menilai, Jokowi cenderung mendukung Prabowo di Pilpres 2024 karena ingin menjadi kingmaker.
Baca SelengkapnyaTingginya approval rating tersebut pun membuat rebutan capres.
Baca SelengkapnyaSelain Cak Imin masuk bursa cawapres Ganjar, peluang berkoalisi bisa dilakukan karena PKB dengan PDI Perjuangan merupakan partai politik sudah berkawan lama.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla akhirnya mengungkapkan sosok capres pilihannya.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menyambut baik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla kepada calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) turun gunung menunjukkan dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar Mahfud telah mempetakan tokoh-tokoh yang telah mendukung mereka.
Baca SelengkapnyaMenurut Budiman, dukungan dari Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu tidak berpengaruh banyak ke suara Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHalim Iskandar didukung juga oleh PDIP yang menjadi partai dengan perolehan tersebar kedua di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya