Follow
Fadli Zon sebut Menkum HAM abuse of power sahkan Golkar kubu Agung
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Agung Laksono. Fadli mengatakan, keputusan tersebut adalah kepentingan politik bukan berdasarkan hukum.
"Ini namanya abuse of power, politik standar ganda. Apa yang dilakukan Menkum HAM jelas kepentingan politik, bukan hukum," kata Fadli, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Fadli melanjutkan, perlakuan Menkum HAM terlihat berbeda dengan Golkar kubu Ical dan juga PPP kubu Suryadharma Ali.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Berbeda perlakuannya terhadap PPP dan Golkar. Saya kira gejala dari awal sudah terlihat. Kalau diingat saat itu Menko Polhukam mengintervensi tempat dan tanggal. Jelas DPP ARB adalah DPP sah, karena DPD I dan DPD II hadir di munas," lanjutnya,
Fadli menegaskan, bila nantinya Menkum HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, sama saja telah menodai dan menginjak-injak demokrasi.
"Kalau disahkan, ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDI dibelah, ini merugikan pemerintah sendiri. Artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini layaknya menjaga rumah kosong. Karena KIB sudah tidak lagi berjalan.
Baca Selengkapnya
Idrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca Selengkapnya
Jusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Zulhan menyebut Cak Imin belok tanpa sein karena memilih menjadi cawapres Anies.
Baca Selengkapnya
Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, partainya bersama PKB dan Partai Golkar akan mengawal Prabowo.
Baca Selengkapnya
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca Selengkapnya
Jusuf Hamka tak secara lugas menjawab pihak yang menzalimi Airlangga.
Baca Selengkapnya
Partai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Terkait mundurnya Airlangga, Ketua DPD Golkar Bali Sugawa Korry pribadi tidak merasa kecewa justru memahami keputusan yang diambil.
Baca Selengkapnya
Maman menegaskan Partai Golkar solid mendukung Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca Selengkapnya