Fadli zon sebut paket reformasi hukum Jokowi tidak jelas

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Fadli menilai tidak perlu adanya paket reformasi hukum. Sebab, semua aturan yang mengatur soal pelaksanaan hukum di Indonesia sudah ada.

Seharusnya, kata Fadli, yang dilakukan pemerintah adalah langkah penegakan hukum yang maksimal, profesional dan adil. Selain itu, perlu adanya pengoptimalan penegak hukum agar hukum berjalan dengan baik.

"Reformasi hukum apa yang mau dijalankan. Hukumnya sudah jelas kok. Tinggal diimplementasikan, hukum ditegakan seadil-adilnya, penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, disiplin. Saya kira tak perlu ada reformasi hukum sebenarnya. Tapi menjalankan hukum," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Waketum Partai Gerindra ini melihat realitas hukum di Indonesia jauh dari kata adil. Alasannya, hukum kerap dijadikan alat politik dan kekuasaan.

"Sekarang di masyarakat tidak ada keadilan hukum. Hukum sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum sering kali jadi alat politik dan kekuasaan. Itu masalahnya, jadi enggak perlu ada reformasi-reformasian," tegasnya.

Bahkan, Fadli menilai target paket reformasi hukum Jokowi tidak jelas. Sebab, dalam paket itu targetan dan sasaran reformasi tidak diatur. Paket ini, lanjutnya, dibuat seolah-olah menjadi produk regulasi baru.

"Paket ini enggak jelas paket-paket apa. Kalau target reformasi hukum, hukumnya sudah ada, jelas. Yang direformasi apanya. Apakah normanya, aparatnya atau apa. Ini banyak ketidakjelasan," pungkasnya.