Fadli Zon sebut pemerintah jangan semena-mena blokir media

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali memblokir situs berita dan media sosial yang menyebarkan informasi hoax dan berbau fitnah. Tindakan itu dilakukan pemerintah karena dianggap bisa menimbulkan keresahan publik.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan tindakan tersebut. Fadli meminta langkah pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

"Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra melalui pesan tertulisnya, Rabu (4/1).

Menurutnya, Kemenkominfo harus melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap akun dan media sosial yang dianggap menyebarkan berita bohong. Menurutnya, tidak sulit melakukan verifikasi sebelum akhirnya diputuskan sanksi pemblokiran.

"Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif," tegasnya.

Fadli beranggapan publik perlu tahu alasan pemerintah melakukan pemblokiran. Hal ini seusai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah," terangnya.

Untuk itu, Fadli mengimbau agar pemerintah untuk tidak bersikap subjektif dan diskriminatif dalam mengontrol situs dan akun di jagat dunia maya. Tindakan ini penting agar kebebasan berpendapat dapat terjamin dan terpelihara dengan baik.

"Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," pungkas dia.