Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon sebut perombakan susunan fraksi di DPR hak parpol

Fadli Zon sebut perombakan susunan fraksi di DPR hak parpol Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR yang juga Plt Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa pimpinan DPR tak bisa mencampuri keputusan partai manapun. Hal tersebut berkaitan dengan perombakan fraksi Golkar sesuai surat yang diajukan oleh calon ketua fraksi Golkar Setya Novanto.

"Kalau orang mengganti alat kelengkapan dewan kan tidak bisa kita campuri. Masalah pergantian fraksi itu hak partai politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, yang berhak mengubah kadernya di DPR hanya partai terkait. Pimpinan DPR hanya bisa menerapkan proses perombakan fraksi Golkar dari masalah mekanisme pergantiannya saja.

Orang lain juga bertanya?

"Kita kan tentu kalau masalah internal tak bisa ikut campur. Tapi masalah prosedur kita ikuti peraturan perundang-undangannya. Nanti kita lihat prosesnya. Tetapi secara normatif hukum harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku," tuturnya.

Menurut Fadli, besok Jumat (8/1) pimpinan DPR akan menggelar rapat internal. Namun sebelumnya dia akan mendalami terlebih dahulu mekanisme dan legalitas dalam perombakan fraksi tersebut.

"Nanti kita akan minta pertimbangan-pertimbangannya juga dari bagian hukum. Nanti akan kita rapatkan dengan rapim dan hal lainnya mengikuti aturan saja lah. Akan saya kaji nanti lihat surat-suratnya terlebih dahulu. Kita lihatlah nanti berdasarkan dokumen yang ada kita pelajari. Akan kita bawa ke Rapim," pungkasnya.

Seperti diketahui setelah Ical mengajukan Novanto untuk menjadi ketua fraksi Golkar, Novanto lantas mengirim surat ke DPR. Hal tersebut berkaitan dengan perombakan penempatan kader Golkar di DPR.

Beberapa di antaranya yang menjadi korban ialah Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit akan digantikan oleh loyalis Novanto, Kahar Muzakir. Sedangkan bendahara fraksi akan diisi oleh Robert Joppy Kardinal. Anehnya surat perombakan yang didasarkan para instruksi Ical tersebut ditandatangani Novanto sebagai ketua fraksi meski dia belum resmi memegang jabatan itu.

Baca juga:

Pimpinan DPR tegaskan Setnov belum bisa ganti Ketua Banggar

Kubu Agung: Yang angkat Setya Novanto jadi ketua fraksi siapa?

Pimpinan DPR belum terima surat rotasi Fraksi Golkar Setya Novanto

Akbar Tandjung: Setnov jadi ketua fraksi keputusan Ical

Mahyudin tak masalah Setnov rombak fraksi asal tidak nepotisme (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
NasDem soal Bahlil Bongkar 'Tukar Guling' 8 Kursi Menteri dengan Ketua MPR: Bisa Usik Soliditas Koalisi
NasDem soal Bahlil Bongkar 'Tukar Guling' 8 Kursi Menteri dengan Ketua MPR: Bisa Usik Soliditas Koalisi

NasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.

Baca Selengkapnya
Fadli Zon Ditunjuk Jadi Menteri Kebudayaan, Orang Dekat Prabowo yang Ikut Mendirikan Partai Gerindra
Fadli Zon Ditunjuk Jadi Menteri Kebudayaan, Orang Dekat Prabowo yang Ikut Mendirikan Partai Gerindra

Fadli juga dikenal sebagai penulis dan editor yang aktif menerbitkan karya-karya di bidang politik dan sosial kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruan Rapat Paripurna Gedung Parlemen Senayan, Selasa (1/10).

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR

Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya
Demi Selamatkan Rancangan APBD 2025, FX Rudy Ajak Kerja Sama Antar Fraksi di DPRD
Demi Selamatkan Rancangan APBD 2025, FX Rudy Ajak Kerja Sama Antar Fraksi di DPRD

Menurutnya, RAPBD 2025 lebih penting daripada polemik pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD yang tak kunjung tuntas.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya