Fadli Zon sebut pilkada serentak bisa saja ditunda, tunggu audit KPU
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan masih ada kemungkinan diundurnya Pilkada serentak 2015. Menurutnya, DPR masih akan menelusuri terlebih dahulu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kalau itulah kita cek nanti persiapannya. Mungkin kita akan lihat dulu nanti hasil audit dari BPK terhadap KPU," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Fadli menegaskan bahwa hasil audit BPK baru akan selesai dan diserahkan ke DPR pada 13 Agustus mendatang.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Kapan KPU DKI umumkan hasil Pemilu 2024? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024.
-
Kapan KPU akan selesaikan rekapitulasi? Rapat pleno akan terus dilangsungkan hingga suara dari seluruh provinsi terhitung secara berjenjang sampai 20 Maret 2024.
-
Kapan Pemilu Damai di Pekanbaru direncanakan? Mereka mengaku siap untuk menyukseskan Pemilu Damai pada Februari 2024 mendatang.
"Jadi kita akan terima, tadi saya bertemu ketua BPK juga menyampaikan bahwa tanggal 13 Agustus ini audit BPK terhadap KPU akan selesai," tuturnya.
Seperti diketahui Kapolri Badrodin Haiti sempat meminta agar Pilkada serentak 2015 ditunda jika anggaran pengamanan tidak dipenuhi.
Polri telah menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1,075 triliun namun dari dana yang diusulkan, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363.231.471.155 rupiah. Masih kurang sekitar Rp 700 miliar lagi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaKetua KPU Mochammad Afifuddin memastikan, revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah segera diterbitkan.
Baca SelengkapnyaKPU berdalih telah memberikan akses kepada Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya