Fadli Zon sebut proyek e-KTP dihentikan bisa bikin negara rugi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan menghentikan sementara proyek Elektronik KTP (e-KTP). Alasannya, masih banyak persoalan dalam proyek tersebut, salah satunya server e-KTP yang disebut-sebut ada di luar negeri.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan alasan kenapa proyek itu dihentikan sementara. Menurut dia, proyek tersebut memakan anggaran yang banyak maka seharusnya bisa dilanjutkan.
"Saya kira apa yang sudah menjadi proses bisa dilaksanakan, karena itu investasi cukup besar. Kalau tidak salah sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun, seharusnya bisa diteruskan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa Kemnaker menilai Desmigratif layak dilanjutkan? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sudah berjalan sekitar 8 tahun ini sangat layak untuk dilanjutkan. Hal ini karena program tersebut mampu menjawab tantangan terhadap 4 pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga (Community Parenting), dan memfasilitasi penumbuh kembangan Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Fadli menilai, jika memang ada persoalan di proyek tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan baik dan tak perlu menunda proyek triliunan itu. Fadli tak ingin negara rugi dengan proyek itu dihentikan.
"Masalah di mana ini yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada penuntasan tentu yang rugi negara, uang yang sebesar itu tidak digunakan dengan baik," terang Waketum Gerindra ini.
Apalagi Fadli merasa Indonesia sangat butuh teknologi di proyek e-KTP ini. Menurut dia, Indonesia salah satu negara yang tertinggal soal teknologi identitas diri ini.
"Saya kira Indonesia sangat membutuhkan single identity number untuk setiap warga negaranya atau social security number yang penting sehingga orang bisa tahu karena di sana ada semua informasi tentang seseorang," tutur dia.
Fadli menambahkan, sampai sekarang Indonesia belum punya data yang valid tentang kependudukan. Karena itu, dia menyayangkan jika proyek ini harus dihentikan.
"Ya kalau proyek saya tidak tahu bagaimananya, ya tetapi paling penting kita butuhkan outputnya, bahwa kita memerlukan satu data yang jelas. e-KTP itu secara prinsip memang kita perlukan," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN berdampak pada seluruh rantai ekonomi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca SelengkapnyaJokowi menceritakan dirinya saat itu memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tetap mengusut kasus korupsi, tanpa menghentikan proyek pembangunan BTS.
Baca SelengkapnyaIa tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca SelengkapnyaAlasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca Selengkapnya