Follow
Fadli Zon sebut setiap proyek di DPR mewakili keinginan rakyat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan fungsi DPR adalah mewakili kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, ketika DPR merencanakan proyek pembangunan gedung baru dan mega proyek lainnya, hal tersebut sama dengan mewakili keinginan rakyat.
"Masyarakat itu yang mewakili adalah anggota DPR. Di Dapil saya, nggak ada yang menolak pembangunan ini," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dihubungi, Rabu (19/8).
Selain itu Fadli juga mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melayangkan surat ke DPR terkait persetujuan pembangunan. Meski begitu Fadli belum bisa menunjukkan surat asli tersebut.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
-
Dimana Jokowi menerima Surat Kepercayaan? Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (8/12).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
"6 Bulan lalu. Sudah lama. Saya lupa nomor suratnya karena banyak sekali surat. Sebenarnya bukan 7 proyek tapi 7 tahapan, dari alun-alun, museum, perpustakaan," pungkasnya.
Menurut Fadli memang proyek pembangunan tersebut memenuhi syarat dari sisi urgensitas. Salah satunya ialah semakin banyak staf anggota DPR membuat ruangan yang tersedia menjadi terasa sempit.
"Sudah tidak ada ruang kerja yang mencukupi bagi anggota DPR. Sekarang ada tujuh staf untuk setiap anggota DPR, mau ditaruh di mana mereka?" tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
DPR RI berencana membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) baru yakni Badan Aspirasi Rakyat.
Baca Selengkapnya
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca Selengkapnya
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.
Baca Selengkapnya
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengapresiasi program Lapor Mas Wapres yang telah dibuat oleh Giban Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya