Follow
Fadli Zon sebut sosialisasi revisi UU KPK perintah Presiden Jokowi
Merdeka.com - Wacana revisi UU KPK terus digulirkan ke masyarakat. Sosialisasi revisi UU KPK bahkan telah digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Wacana revisi UU KPK sendiri mendapatkan penolakan dari para pegiat antikorupsi dan KPK.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pihaknya juga tegas menolak adanya revisi UU KPK.
"Kalau posisi Gerindra kan waktu tahun lalu sudah jelas kita menolak revisi," kata Fadli di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Meski Gerindra menolak, lanjut Fadli, ada aspirasi yang mengatakan untuk melanjutkan revisi UU tersebut. Akhirnya revisi UU tersebut disosialisasikan atas dasar permintaan Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya.
"(Sosialisasi revisi UU KPK) Karena waktu itu permintaan dari Presiden sendiri waktu rapat konsolidasi dan itu dihadiri fraksi-fraksi. Presiden meminta disosialisasikan dulu," ujarnya.
Dia menambahkan, adanya aspirasi untuk merevisi UU mengakibatkan perlunya sosialisasi. Hal ini pun menjadi tugas rutin namun belum ada rencana lebih lanjut terkait revisi UU tersebut.
"Ada aspirasi untuk melakukan revisi kemudian perlu sosialisasi dan itu tugas rutin saja tapi belum ada rencana itu tapi baru fraksi-fraksi yang mengumumkan secara resmi tapi belum ada," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca Selengkapnya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya