Fadli Zon sebut wacana pemindahan ibu kota cuma pepesan kosong
Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota dari Jakarta. Bahkan, tahun 2018, tim mulai bekerja untuk membahas pemindahan ibu kota ini.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, wacana pemindahan Ibu Kota tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, keuangan negara tengah sulit.
"Di tengah minta untuk mendapatkan anggaran dana sulit, yah pencapaian negara sulit apakah ini masuk akal? Jadi menurut saya sih enggak masuk akal untuk saat ini, kecuali kita ada kelebihan anggaran dana yang memang dipersiapkan dan tempat juga penting dimana," kata Fadli, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).
-
Apa contoh kota yang gagal jadi ibu kota? Dia mencontohkan Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Mengapa Sultan Hamid kurang setuju dengan ibukota sementara di Yogyakarta? Dengan jabatan sebagai Ketua BFO, Belanda memanfaatkannya untuk dibenturkan soal pemahaman. Posisinya yang berada di KNIL juga memperlihatkan hubungan erat dengan Belanda. Oleh karena itu, ia kurang setuju jika ibukota sementara dipindahkan ke Yogyakarta.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, adanya wacana tersebut tidaklah produktif dan menyebabkan masyarakat hanya membicarakan semacam omong kosong belaka.
"Bikin wacana yang enggak produktif enggak ada gunanya kemudian orang bicara ini, bicara pepesan kosong. Dan juga nanti enggak akan kejadian," ujarnya.
Tambah Politisi Gerindra itu, sebaiknya pemerintah harus terlebih dahulu mengkaji lebih lajut perihal pemindahan Ibu Kota tersebut. "Nanti saja kalau kajiannya sudah rampung. Ngapain baru mau mengkaji kemudian udah diomong omongin. Kaji saja dulu, kalau sudah rampung baru kita diskusikan dimana tempat, anggaran yang dibutuhkan berapa," ucapnya.
Sementara itu di pihak lain, Presiden Joko Widodo tidak banyak komentar menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota ini. Presiden hanya mengatakan akan memberikan keputusan di waktu yang dirasa tepat.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan pada waktunya," ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI),Jakarta, Selasa (4/7).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaTim Pemenangan Nasional bersama para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud berkumpul.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaPramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaKebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaAnies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya