Fadli Zon sentil Akom: Harusnya tak boleh ada rapat BUMN & Ketua DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak pernah tahu atau diundang dalam rapat persetujuan antara pimpinan DPR, sembilan perusahaan BUMN dengan Komisi XI terkait penyertaan modal negara (PMN). Fadli menilai seharusnya tidak boleh ada rapat antara perusahaan BUMN dengan Ketua DPR Ade Komarudin kecuali atas persetujuan pimpinan lain.

"Saya sendiri sebagai pimpinan tidak pernah tahu ada rapat tersebut. Seharusnya tidak boleh kalau tidak jelas. Hasil keputusan rapat yang mana," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (17/10).

"Seharusnya tidak boleh ada rapat BUMN dengan ketua DPR kalau tidak merupakan hasil dari rapat pimpinan atau rapat gabungan," sambungnya.

Apalagi, garis koordinasi Komisi VI dan Komisi XI menjadi wewenang Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Sehingga, Fadli menyebut persetujuan soal adanya rapat Komisi XI dan BUMN seharusnya melalui rapat pimpinan DPR.

Jika tidak ada landasan dan persetujuan pimpinan DPR lain maka rapat tersebut tidak boleh berlangsung.

"Kan ada kecuali itu, hasil rapat pimpinan komisi VI dan komisi XI di bawah koordinasi bapak Taufik kurniawan. Saya kira tidak masalah. Seperti saya bikin rapat gabungan. Kalau tidak ada landasannya tidak boleh. Kecuali hanya ngobrol-ngobrol saja," tandas Fadli.

Waketum Gerindra ini juga menegaskan ada aturan dalam tatib yang mengatur bahwa pimpinan DPR tidak boleh mengambil keputusan tanpa melalui hasil rapat pimpinan. Semua pimpinan juga harus tahu keputusan yang diambil.

"Kalau keputusan itu harus diambil di level pimpinan, semua pimpinan harus tau. Karena diputuskan di rapim. Tidak bisa salah satu pimpinan mengambil putusan tentang sesuatu itu tidak bisa. Saya kira ada mekanisme dalam," tegas Fadli.

Fadli mengaku akan bertanya kepada Akom terkait dugaan pemberian persetujuan rapat Komisi XI dengan direksi BUMN tersebut.

"Saya mau tanyakan. Maksudnya apa di mana karena ini menyangkut masalah kelembagaan," tambahnya.

Ditambahkannya, kesepakatan soal PMN memang menjadi wewenang Komisi VI bukan Komisi XI. Ruang lingkup kerja Komisi VI diputuskan melalui rapat paripurna 2015 silam. Oleh karenanya, Fadli mengaku akan mengecek catatan rapat baik rapat pimpinan atau komisi terkait PMN ini.

"Memang sedikit ada overlap. Kita lihat di mana missnya. Tapi yang jelas PMN di komisi VI bukan di Komisi XI. Nanti kita lihat. Karena setahu saya tidak ada perubahan keputusan bahwa itu dialihkan ke 11. Saya akan periksa monutes of meeting yang ada di rapim atau mungkin di rapat-rapat lain. Karena setahu saya dirapim enggak ada," tutupnya.