Fadli Zon sentil pemerintah terlalu banyak bikin badan baru

Merdeka.com - Munculnya isu serbuan tenaga asing ilegal asal China membuat pemerintah gerah. Pemerintah meresponnya dengan wacana pembentukan Badan Pengawasan Orang Asing (BPOA) di Indonesia. Badan ini nantinya akan bertugas mengawasi gerak-gerik tenaga kerja asing di Tanah Air.

Sebelum rencana pembentukan BPOA bergulir, pemerintah telah lebih dulu membentuk badan-badan baru untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang berkembang. Mulai dari Badan Cyber Nasional, Badan Restorasi Gambut, Badan Kerukunan Nasional.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembentukan badan-badan baru. Kajian itu bertujuan agar tidak terjadi pembengkakan anggaran di badan-badan yang baru dibentuk.

"Jangan membuat suatu badan-badan baru yang menambah cost," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Dibentuknya badan-badan baru itu, kata dia, tidak sejalan dengan upaya pemerintah merampingkan Kementerian dan Lembaga. Fadli mengatakan, DPR sejak awal setuju dengan rencana perampingan itu karena dapat menghemat anggaran.

"Perampingan itu kita setujuilah karena itu mengurangi budget tapi jangan membuat badan baru yang tidak perlu juga," tegasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang rencana untuk membuat badan-badan baru yang hanya berpotensi membuang-buang anggaran.

"Saya kira bagian itu harus ada konsistensi dan kajian yang mendalam lah," tutupnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi antar kementerian di bawah wewenangnya, Jumat (6/1). Salah satu poin rapat adalah merumuskan pembentukan Badan Badan Pengawasan Orang Asing (BPOA) di Indonesia.

Wiranto menjelaskan, badan ini bertugas mengawasi pergerakan setiap orang asing selama berada di Indonesia. Pengawasan gerak-gerik warga asing perlu dilakukan salah satunya untuk memantau tenaga kerja ilegal. Belakangan muncul isu maraknya serbuan tenaga kerja ilegal asal China yang membuat pemerintah Jokowi-JK gerah.

"Kita sepakat bahwa kita akan mencoba merumuskan orang asing pergerakannya mulai masuk ke Indonesia itu tetap termonitor. Sehingga mereka tidak kemudian menjadi bagian dari masuk Indonesia untuk maksud-maksud tertentu apa itu terorisme, atau tenaga kerja ilegal atau pergerakan narkoba," kata Wiranto di Kantornya, Jumat (6/1). (mdk/rnd)