Fadli Zon setuju rekomendasi Bawaslu ketimbang Perppu calon tunggal

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sebanyak 7 daerah masih memiliki satu pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak. Daerah-daerah tersebut berpotensi gagal ikut serta dalam Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember mendatang.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki satu celah yang bisa digunakan, yakni mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu opsi yang disebut-sebut bakal dikeluarkan oleh Bawaslu adalah meminta KPU untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai opsi menggunakan jalur rekomendasi Bawaslu tidak bertentangan dengan Undang-undang Pilkada. Menurut Fadli, jalur rekomendasi tersebut merupakan suatu upaya untuk mengisi celah yang tidak diatur oleh Undang-undang.

Orang lain juga bertanya?

"Tidak bertentangan, karena ini kan menyangkut kita ada satu ruang yang tidak diatur di situ, mengenai calon tunggal pilkada," kata Fadli di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8).

Fadli mengatakan, sebenarnya DPR telah mengantisipasi adanya celah aturan dalam UU Pilkada soal calon tunggal. Pada saat itu, lanjut Fadli, DPR ingin mengisi celah itu dengan melakukan revisi UU Pilkada, namun hal itu ditolak oleh pemerintah.

"Tapi revisi itu kan tidak mau pada waktu itu pemerintah lakukan, termasuk masalah partai yang bersengketa dan lain-lain. Nah, sekarang gini salah satu akibatnya yang kelihatan. Tapi kita tidak mau melihat ke belakang, kita melihat sekarang ini apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi kita terutama di beberapa daerah yang ada calon tunggal itu," tutur Fadli.

Sementara itu mengenai opsi Perppu, Fadli menilai, DPR tidak berkenan Presiden Jokowi mengeluarkan opsi itu. Karena opsi itu dinilai justru bisa menimbulkan kegaduhan jika nanti DPR menolak perppu disahkan menjadi UU.

"Kalau ditolak maka terjadi kekacauan, malah calon itu batal menjadi calon karena dibatalkan oleh proses politik yang ada. Jadi kita menghindari itu. Karena itu lebih bagus konsisten terhadap aturan yang sudah dibuat sekarang ini melalui PKPU, tinggal masalah teknis perpanjangan waktu saja yang itu akhirnya kita sepakati dan itu saya kira masih di dalam satu koridor yang tidak mengganggu aturan yang ada," tutur Fadli.

(mdk/rnd)