Fadli Zon soal THR-gaji 13 PNS naik: Ini tahun politik, tapi jangan lupakan honorer
Merdeka.com - Pemerintah menaikkan anggaran untuk THR dan gaji 13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2018. Bahkan kenaikan ini mencapai 68,9 persen dibanding tahun 2017. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun.
Terkait kenaikan anggaran ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai berkaitan dengan tahun politik. Menurutnya ada maksud tertentu pemerintah menaikkan anggaran THR dan gaji 13 tersebut.
"Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah. Ya saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera mengisi kekosongan dokter? Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengisi kekosongan dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit daerah.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
Ia juga mempertanyakan apa dasarnya Presiden Joko Widodo meneken peraturan terkait kenaikan anggaran tersebut. Ia mengatakan harus ada pertimbangan-pertimbangan mendasar sebelum Presiden menetapkan kebijakan itu.
"Saya juga enggak tahu Perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa, tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa," kata politikus Gerindra ini.
Ia pun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Mereka telah cukup lama mengabdi dan harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Termasuk juga segera memberikan kejelasan atas status mereka.
"Honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Kalau itu bisa diselesaikan persoalan mereka, mereka sudah banyak yang mengabdi. Harusnya (pemerintah) bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri," jelasnya.
Fadli juga menyarankan agar tenaga honorer juga diberikan THR karena mereka mengabdi cukup lama. "Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR. Kira-kira begitu lah. Karena mereka sudah mengabdi. Kan datanya juga sudah ada," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaUntuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.
Baca SelengkapnyaTercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.
Baca SelengkapnyaJumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penurunan upah bagi tenaga non ASN.
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR pemerintah kepada PNS, ASN, pejabat, TNI, Polri hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca SelengkapnyaKendati ada target itu, Anas mengantongi data masih ada lebih dari 14 daerah yang belum mengusulkan formasi CASN bagi eks THK II.
Baca Selengkapnya