Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon: Syarat calon independen dinaikkan untuk proporsionalitas

Fadli Zon: Syarat calon independen dinaikkan untuk proporsionalitas Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Komisi II DPR mewacanakan naikkan syarat calon independen dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak. Wacana ini dinilai sebagai upaya partai politik menjegal langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin maju lewat independen di Pilgub DKI 2017.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai wajar jika ada wacana menaikkan syarat dukungan KTP bagi calon kepala daerah di Pilkada. Menurut dia, hal ini untuk meningkatkan proporsionalitas antara dukungan calon independen dan partai politik.

"Ini kan masih baru wacana, saya kira jalur independen itu perlu dibolehkan kalau ada wacana sekarang ini. Ini untuk melakukan perubahan atau revisi dengan meningkatkan persyaratan calon independen dengan alasan untuk proporsionalitas dan saya kira sah-sah saja," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/)

Menurut dia, wacana itu masih dalam pembahasan dan bukan untuk melemahkan calon independen tapi juga berlaku bagi calon yang didukung oleh parpol. Nantinya pembahasan akan dikonsultasikan kepada pakar untuk menentukan yang terbaik.

"Saya kira tidak bisa juga memberatkan calon independen yang kemudian tidak ada calon independen sehingga perlu bertanya kepada para pakar dan survei untuk menentukan sejauh mana yang memungkinkan orang tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat secara independen," jelas dia.

Dia mengatakan, calon independen punya hak di pemilu. Jika pun dinaikkan, calon tersebut tentu menyamakan dukungannya dengan syarat yang ditentukan undang-undang.

"Saya kira semangat daripada independensi ini adalah bahwa individu juga berhak untuk mencalonkan dan saya kira itu sudah diakomodasi tinggal persentase dia. Saya kira melihat yang ada saat ini masih memungkinkan tapi ada kawan-kawan yang lain menginginkan untuk dinaikkan ya itu sah-sah saja," pungkas politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui, Komisi II DPR dan pemerintah tengah membahas Revisi UU Pilkada. Salah satu pasal yang berkembang akan direvisi tentang syarat pencalonan independen di Pilkada.

Sebelumnya syarat calon independen maju di pilkada harus memiliki dukungan 6,5 persen sampai 10 persen dukungan warga. Kini, DPR mewacanakan akan menaikkan angka itu menjadi 15 sampai 20 persen dukungan.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024

Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Berikut Syarat Calon Independen Maju Pilkada 2024
Berikut Syarat Calon Independen Maju Pilkada 2024

Pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur independen mulai dibuka pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
PAN Ajukan Anak Zulhas Syarat Dukung Anies di Pilgub Jakarta, PKB Nilai Menghambat Koalisi Ambil Putusan
PAN Ajukan Anak Zulhas Syarat Dukung Anies di Pilgub Jakarta, PKB Nilai Menghambat Koalisi Ambil Putusan

PKB menilai apabila ada partai mengajukan kader sebagai syarat mutlak mendukung Anies bakal menghambat koalisi mengambil keputusan.

Baca Selengkapnya
Zulhas soal PDIP Lobby Khofifah Tak Berpasangan dengan Emil: Kalau Semua Minta Jadi Repot
Zulhas soal PDIP Lobby Khofifah Tak Berpasangan dengan Emil: Kalau Semua Minta Jadi Repot

Zulhas menegaskan, PAN telah menyerahkan sepenuhnya kepada Khofifah.

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
Lawan Khofifah, PKB Usulkan Kakak Cak Imin Maju Pilkada Jatim
Lawan Khofifah, PKB Usulkan Kakak Cak Imin Maju Pilkada Jatim

Halim Iskandar didukung juga oleh PDIP yang menjadi partai dengan perolehan tersebar kedua di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Peluang Ida Fauziyah Maju Pilkada Jakarta, Cak Imin Singgung Komitmen
Peluang Ida Fauziyah Maju Pilkada Jakarta, Cak Imin Singgung Komitmen

Ida Fauziyah merupakan caleg PKB yang maju di Pileg 2024. Ida maju di Dapil Jakarta II. Dia juga lolos sebagai anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Batalkan Acara Anies, Ini Reaksi Cak Imin Ditanya Dugaan Campur Tangan Istana
Bey Machmudin Batalkan Acara Anies, Ini Reaksi Cak Imin Ditanya Dugaan Campur Tangan Istana

Cak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya
Dharma-Kun Daftar Pilkada DKI 2024, DPR: Dulu Faisal Basri Maju Jalur Independen
Dharma-Kun Daftar Pilkada DKI 2024, DPR: Dulu Faisal Basri Maju Jalur Independen

Ongku juga tidak mau menilai bahwa calon independen itu dikesankan sebagai boneka.

Baca Selengkapnya
Soal Erick Thohir jadi Cawapres, Zulhas: Jangan Kelihatan Ngejar Terus, Nanti Enggak Jadi
Soal Erick Thohir jadi Cawapres, Zulhas: Jangan Kelihatan Ngejar Terus, Nanti Enggak Jadi

Kalau terlalu kelihatan memaksa, maka apa yang diinginkan PAN tidak akan terjadi.

Baca Selengkapnya