Fadli Zon: Tak ada surat pergantian ketua DPR dari Agung Laksono Cs

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa DPP Golkar kubu Agung Laksono belum pernah mengirimkan surat pengajuan Agus Gumiwang sebagai ketua DPR. Surat pengajuan Agus hanya dari fraksi Golkar versi munas Ancol, bukan DPP.

"Tidak pernah ada surat dari DPP Agung, yang ada surat dari Fraksi Partai Golkar versi Munas Ancol. Padahal kalau pergantian fraksi yang diakui dari DPP-nya. Surat Soal pergantian ketua dan juga fraksi yang diterima," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini memang kini tak ada Golkar dari kubu manapun yang sah secara hukum karena tak ada SK Menkum HAM. Akan tetapi, DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie sudah mengirim surat pengajuan Ade Komarudin sebagai ketua DPR sebelum akhir tahun.

"Kita ambil keputusan dari yang lalu. Dari sebelum tanggal 31 Desember. Itu yang jadi dasar. Kalau setelah 31 Desember, kita tidak punya dasar. Jadi surat itu yang kita gunakan," tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pelantikan ketua DPR RI sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dalam sidang paripurna DPR kembali terhambat. Beberapa angota dewan kembali menyampaikan penolakannya atas pelantikan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin sebagai ketua DPR.

‎"Kami usulkan terkait dengan pimpinan fraksi Partai Golkar kita kembalikan pada Golkar untuk dibahas secara internal. Demi menjaga legalitas formal, keabsahan, legitimasi, serta integritas lembaga yang kita cintai ini.Kita usulkan dilakukan skorsing rapat dengan dilakukan rapat Bamus di belakang rapat ini," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Platte dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

Penolakan juga datang dari Politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono, Azhar Romli. Azhar menolak pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR.

‎"Kami ingin meluruskan khusus untuk acara yang hari ini kita juga akan melakukan pelantikan pimpinan DPR. Kami ingin mencoba menilai, mengusulkan, supaya agenda pelantikan ketua DPR ditunda dengan alasan," tutur Romli.