Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon tegaskan sudah kirim rekomendasi Pelindo II ke Istana

Fadli Zon tegaskan sudah kirim rekomendasi Pelindo II ke Istana Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pihak Istana mengaku belum menerima rekomendasi Pansus Pelindo II DPR. Namun, hal tersebut langsung ditepis oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, DPR sudah mengirimkan surat rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (18/12) pekan kemarin.

"Sudah, tanggal 18 kemarin, saya sendiri yang neken (tanda tangan)," kata Fadli di Istana, Jakarta, Senin (21/12).

Fadli meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dan menjalankan apa yang telah menjadi rekomendasi Pansus Pelindo II DPR.

"Ya sesuai dengan apa yang menjadi hasil Pansus, saya sudah teruskan, sudah saya tanda tangani. Coba dicek saja," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pihak Istana mengaku belum menerima rekomendasi Pansus Pelindo II DPR. Oleh sebab itu, sejauh ini pihak Istana belum membahas sama sekali soal rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut.

"Rekomendasi itu kan belum sampai pimpinan DPR ke Presiden. Jadi belum ada pembahasan di istana mengenai rekomendasi itu," kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Istana, Jakarta, Senin (21/12).

Pansus Pelindo II telah mengeluarkan rekomendasi bila Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta DPR mengganti dua orang tersebut.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Dapat Kabar Wacana Revisi UU MD3, Ini Respons Gerindra dan Golkar
PDIP Dapat Kabar Wacana Revisi UU MD3, Ini Respons Gerindra dan Golkar

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
PN Jaksel Belum Terima Surat Pencabutan Gugatan Praperadilan Firli Bahuri
PN Jaksel Belum Terima Surat Pencabutan Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

"Hakim praperadilan belum menerima surat permohonan pencabutan,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto

Baca Selengkapnya