Fadli Zon: Tidak ada di negara lain KaBIN berasal dari parpol

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan DPR tak akan langsung menerima Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pertimbangan harus diambil mengingat Sutiyoso merupakan seorang ketua umum partai politik.

"Seharusnya netral bukan parpol. Harus dipertimbangkan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Fadli menegaskan, pertimbangan tersebut didasari atas fakta badan intelijen di negara lain yang dipimpin oleh orang yang bukan memiliki latar belakang politisi.

"Tidak ada di negara lain kepala intelijen berasal dari Parpol. Kita sudah sampaikan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan, meski dua surat penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI dan surat Sutiyoso sebagai calon kepala BIN dikirim bersamaan pada 9 Juni lalu, namun Jokowi menginstruksikan dua hal yang berbeda terhadap pencalonan keduanya. Menurut dia, dalam surat itu, Jokowi meminta DPR langsung menyetujui Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Namun, untuk Sutiyoso, Jokowi berharap DPR memberikan pertimbangan.

"Kami telah menerima 2 buah surat pencalonan calon Kepala BIN dan calon Panglima TNI. Di mana memang kalau Pak Sutiyoso diajukan pak Presiden untuk meminta pertimbangan kepada DPR namun kalau Panglima diminta persetujuan sehingga ini berbeda," kata Agus.

Agus menjelaskan, soal pencalonan Bang Yos, DPR hanya bersifat memberi masukan kepada Presiden mengenai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu.

"Yang pertimbangan itu isinya bahwa pertimbangannya seperti ini seperti itu. Kalau persetujuan itu yang dibawa ke paripurna bahwa ini disetujui ini enggak disetujui seperti dulu waktu Kapolri kan seperti itu," lanjutnya.

Namun, walaupun diminta pertimbangan, Agus menyiratkan DPR tak bisa menjegal Sutiyoso maju sebagai Calon Kepala BIN karena DPR hanya bersifat memberi pertimbangan. Sebab, Keputusan melanjutkan atau tidak pencalonan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN menjadi sepenuhnya wewenang Jokowi.

"Jadi kalau Pak Sutiyoso kami tak bisa tak menyetujui. Hanya memberi pertimbangan kepada Presiden nanti Presiden yang memutuskan," tegasnya.