Fadli Zon tuding laporan Sudirman Said ke MKD sebuah manuver politik
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerang balik Menteri ESDM Sudirman Said yang telah menuding ada politisi DPR meminta jatah dari PT Freeport sembari mencatut nama Presiden Jokowi. Menurutnya, justru selama ini Sudirman yang sering melakukan pelanggaran undang-undang dengan membantu PT Freeport.
"Yang dilakukan oleh saudara Sudirman Said ini suatu manuver politik, untuk menutupi sesuatu. Justru dialah yang paling banyak menguntungkan Freeport dengan memberikan izin melakukan ekspor," tuding Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
"Jadi banyak keganjilan, saudara Sudirman Said ini sedang melakukan manuver politik apa. Sedang menutupi apa. Dia bekerja untuk siapa. Apakah dia ini sekarang bekerja untuk presiden atau siapa, atau untuk Freeport," imbuh Fadli.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Bagaimana Smelter Freeport meningkatkan ekonomi? Sejak itu, ekspor nikel harus diolah dulu. Buktinya, pendapatan negara dari nikel melonjak.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Keganjilan lain, menurut Fadli, kasus ini sudah terjadi semenjak bulan Juni silam. Akan tetapi Sudirman baru melaporkan hari ini. Pelaporan pun bukan ke polisi namun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Perlu dicatat bahwa selama ini Kementerian ESDM-lah yang memberikan banyak keleluasaan pada Freeport. Kemudian ada undang-undang juga mengharuskan untuk ekspor harus mempunyai smelter. Jadi harus tidak boleh bahan bakunya," kata Fadli.
"Seperti kita ketahui justru kementerian ESDM itu memberikan keleluasaan pada Freeport untuk mengekspor, padahal belum ada smelter, jadi ini justru pelanggaran terhadap undang-undang apa yang dilakukan Sudirman Said terhadap Freeport," tudingnya.
Lantas Politisi Gerindra ini merasa curiga dengan manuver politik yang dilakukan Sudirman. Padahal selam ini menurut Fadli, Sudirman sudah bekerjasama pada Freeport meski melanggar undang-undang.
"Dia memberikan kemudahan itu dengan melanggar undang-undang. Karena harusnya untuk mengekspor ada smelter. Antam saja, perusahaan BUMN tidak bisa melakukan ekspor karena belum ada smelter. Kenapa kok saudara Sudirman Said bisa memberikan semacam menandatangani izin untuk Freeport bisa ekspor, ini kan bisa memberikan kerugian negara," terangnya.
Fadli juga mengkritik keras Sudirman karena selama ini dianggap tak memiliki satu pun prestasi. Menurutnya tak ada perkembangan di sektor ESDM saat Sudirman menjabat.
"Jadi menurut saya menteri ini juga menteri yang tidak berprestasi juga. Dalam sektor migas, saya tidak melihat prestasinya. Apa sih prestasinya, lifting oil kita juga biasa-biasa saja dan sekarang malah membuat seperti ini. Saya kira perlu dievaluasi lah," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT BSP Zapin tak melaksanakan pembangunan pabrik MFO di KITB Siak, sedangkan dana investasi Rp8.175.600.000 sudah habis.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan ini terkait dugaan penerimaan suap, gratifikasi serta pencucian uang dengan tersangka mantan Gubernur Maluku, Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaPT Antam mengalami kerugian sebesar 1,136 Ton logam mulia atau mungkin bisa setara Rp1,1 triliun sekian.
Baca SelengkapnyaKejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.
Baca SelengkapnyaFebrie dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama KSST atas dugaan keterlibatan kesepakatan lelang barang rampasan benda sita korupsi
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK mungkin akan kembali memanggil David Glen untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Abdul Gani.
Baca SelengkapnyaSeorang saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ mengungkap proyek itu sudah dikondisikan untuk dimenangkan KSO Waskita-Acset.
Baca SelengkapnyaTessa melanjutkan barang bukti tersebut akan ditelaah oleh tim penyidik sekaligus akan memanggil saksi-saksi
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut setelah penyidik selesai menggeledah kantor Direktorat Jendral Minerba pada Kementerian ESDM, Rabu (24/7) kemarin
Baca Selengkapnyaaksa mengatakan Budi melakukan kongkalikong pembelian emas dengan harga di bawah prosedur PT Antam
Baca SelengkapnyaMahfud MD pernah membabat habis mafia tambang di Sangihe dengan menerjunkan dua jenderal.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Mahkamah Agung memenangkan gugatan Budi Said sehingga PT Antam harus membayar 1,1 ton emas atau setara 1,1 triliun.
Baca Selengkapnya