Follow
Fadli Zon usul DPR ikut awasi deklarasi #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyarankan DPR untuk mengawasi pendeklarasian #2019GantiPresiden di berbagai kota. Hal itu ia ungkapkan usai bertemu dengan menerima kunjungan Neno Warisman dan Ahmad Dhani Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Mungkin nanti kalau ada lagi saya kira ada baiknya supaya ada fungsi pengawasan DPR juga diundang, supaya kita bisa mengawasi langsung," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/8).
Menurutnya anggota DPR yang bersedia nantinya akan ikut turun ke lapangan dan mengawasi jalannya deklarasi. Upaya itu dilakukan jika aparat tidak bertindak secara masif untuk mengamankan aksi #2019GantiPresiden.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR minta Polisi patroli CFD? 'Akhirnya, ketangkap juga mereka. Karena jujur saja, aksi jambret di CFD ini sangat meresahkan dan buat masyarakat geram, makanya sampai viral gitu. Karena lumayan sering kan yang begini, entah pelari, pesepeda, atau yang jalan sehat sekalipun rasanya pernah jadi korban.' 'Karenanya, saya minta polisi juga untuk pastikan masyarakat bisa berolahraga tanpa rasa takut,' ujar Sahroni dalam keterangan (4/7).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
"Saya juga kalau pas waktunya saya juga akan bersedia untuk ikut bergabung paling tidak untuk mengawasi supaya tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Kalau aparat tidak bisa melakukan kan kita bisa menggunakan laskar-laskar rakyat juga untuk mengamankan tindakan itu karena ini adalah hak konstitusional," ungkapnya.
Fadli juga menegaskan, jika aparat tidak mengamankan laskar dari partai-partai pendukung ganti presiden juga akan membantu mengamankannya. Serta dengan tetap melibatkan masyarakat.
"Masyarakat sendiri yang akan mengamankan. Kita kan juga punya infrastruktur juga dari partai organisasi yang punya pandangan yang sama untuk mengamankan. Karena ini adalah hak konstitusional. Hak konstitusional itu di atas parpol di atas ormas di atas segalanya," ucapnya.
Diketahui, Fadli bertemu dengan Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Selasa (28/8). Dalam pertemuan itu mereka berdua mengungkapkan kronologi rinci kejadian penolakan dan juga pengepungan yang dialami oleh Neno dan Dhani.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca Selengkapnya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca Selengkapnya
Berikut potret Komjen Polisi Fadil Imran saat mengikuti rapat pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca Selengkapnya
Massa menolak kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban.
Baca Selengkapnya