Fadli Zon wacanakan DPR bentuk Pansus Sumber Waras
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras. Hal tersebut guna memperdalam permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau ada anggota DPR dan lebih 25 orang menginginkan Pansus, saya kira bisa saja, memang bisa saja ada perdebatan, ini ranahnya sapa, tapi kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik, nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/4).
Menurut Politikus Partai Gerindra ini Pansus DPR tidak akan tumpang tindih dengan Pansus DPRD DKI. Sebab DPR berwenang mengawal isu yang jadi perhatian publik, KPK, dan BPK.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
"Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat Pansusnya juga, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK, dan lain-lain,"ujarnya.
Fadli juga mengakui saat ini Panja penegakan hukum komisi III DPR sedang memperdalam kasus ini. Hal tersebut berdasarkan aduan masyarakat yang masuk padanya dan ke komisi III DPR. Namun Fadli menilai tak masalah dianggap upaya bersikukuh membela BPK dianggap langkah politis DPR.
"Apa sih yang enggak politis di republik ini, semua kegiatan kita itu politis, tapi untuk kepentingan apa? Nasional, diri sendiri atau apa. Saya kira ini kepentingan nasional, ini tugas DPR, pengawasan itu kerja politik," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
38 DPW Minta Zulkifli Hasan Kembali jadi Ketua Umum PAN
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengungkapkan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partainya dalam kontestasi Pilkada.
Baca SelengkapnyaPAN siap menyumbangkan banyak kadernya jika dibutuhkan.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini, PAN hanya memiliki 1 kursi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Zulhas sebagai Menteri Perdagangan.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca SelengkapnyaMasing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat
Baca SelengkapnyaMenurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR sekaligus Ketum PKB menyetuji pembentukan pansus anget pengawasan haji 2024 pada Selasa (9/7) lalu.
Baca Selengkapnya