Fadli Zon waspadai sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana tersebut belum final, Fadli mempersilakan bila ada masyarakat yang mau menyumbang.
"Jadi saya kira sesuai dengan apa yang telah dilaporkan saja sebagai bagian dari awal. Dan saya kira ini pendidikan politik yang bagus ya, kalau di negara-negara yang demokrasinya maju sebetulnya ada partisipasi publik," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/9).
Fadli apresiasi jika masyarakat mau menyumbang. Dia mencontohkan, negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang terbuka pada sumbangan kampanye publik.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Amerika misalnya memang membuka sumbangan bagi masyarakat ada yang nyumbang satu dolar, 5 dolar, 100 dolar, ada 200 dolar. Nanti ujungnya akan diaudit justru," sambungnya.
Fadli justru mewaspadai proses kampanye Pilpres ini terhadap petahana. Sebab petahana rentan menyalahgunakan kewenangannya terhadap instansi pemerintah. Contohnya aparat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Aparat menjadi tidak netral atau berpihak pada kepentingan kekuasaan, menggunakan instrumen birokrasi atau BUMN atau instrumen-instrumen lain. Ini yang saya kira harus diwaspadai itu adalah petahana. Apakah dia melakukan abuse of power atau tidak dengan kekuasaannya itu dalam pilpres," tuturnya.
Wakil Ketua DPR ini mengingatkan, petahana untuk membedakan statusnya apakah sebagai petahana atau calon presiden.
"Makanya saya kira kalau kepentingannya adalah kepentingan kampanye sebagai calon presiden tidak boleh menggunakan fasilitas misalnya pesawat kepresidenan, ya tidak boleh dipakai dong. Masak pesawat kepresidenan dipakai oleh calon presiden. Itu kan tidak boleh," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya