Fadli Zon yakin KMP dan KIH bisa sama-sama cegah korupsi di DPR
Merdeka.com - Memperingati hari antikorupsi sedunia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon merasa yakin jika korupsi di Indonesia akan berkurang. Apalagi dengan kondisi politik yang terjadi kekuatan legislatif dengan Koalisi Merah Putih (KMP) lebih besar ketimbang eksekutif Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Fadli mengatakan, pencegahan lebih dibutuhkan daripada pemberantasan korupsi. Menurut dia, jika sistem pencegahan yang kuat, maka pelaku korupsi dengan sendirinya bakal berkurang.
"Begitu juga suatu kondisi politik yang cukup baik dengan adanya check and balance, pemerintah yang tidak dominan. Sebetulnya baik untuk pencegahan korupsi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).
-
Bagaimana DPR ingin cegah pelecehan? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
Dengan kondisi parlemen yang lebih dominan, Fadli yakin akan berjalannya sistem saling mengawasi dengan baik. Selain itu, lanjut dia, praktik kolusi permainan anggaran juga akan berkurang dengan kondisi seperti sekarang.
"Orang agak hati-hati, takut (korupsi), karena ada dalam satu posisi yang berbeda, mestinya korupsi akan lebih sedikit dan kecil lagi," imbuhnya.
Wakil Ketua DPR ini juga merasa yakin jika tindakan korupsi yang marak dilakukan anggota DPR sebelumnya akan berkurang. Hal ini terjadi karena kekuatan politik antara KMP dan KIH yang saling mengawasi.
"Yang ada di legislatif saya yakin DPR sekarang akan jauh lebih kecil dari isu itu mudah-mudahan, karena tidak terjadi kolusi yang dalam dengan eksekutif. Karena sering kali korupsi terjadi di eksekutif, legislatif, yudikatif karena berkolusi terlalu dalam. Tapi ketika ada check and balance saling bisa mencegah tidak terlalu jauh," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaAgus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaLebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan seorang pemimpin harus menjadi contoh, khususnya soal anti korupsi.
Baca Selengkapnya“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya