Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon yakin KMP dan KIH bisa sama-sama cegah korupsi di DPR

Fadli Zon yakin KMP dan KIH bisa sama-sama cegah korupsi di DPR Fadli Zon. facebook/Fadli Zon

Merdeka.com - Memperingati hari antikorupsi sedunia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon merasa yakin jika korupsi di Indonesia akan berkurang. Apalagi dengan kondisi politik yang terjadi kekuatan legislatif dengan Koalisi Merah Putih (KMP) lebih besar ketimbang eksekutif Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Fadli mengatakan, pencegahan lebih dibutuhkan daripada pemberantasan korupsi. Menurut dia, jika sistem pencegahan yang kuat, maka pelaku korupsi dengan sendirinya bakal berkurang.

"Begitu juga suatu kondisi politik yang cukup baik dengan adanya check and balance, pemerintah yang tidak dominan. Sebetulnya baik untuk pencegahan korupsi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

Orang lain juga bertanya?

Dengan kondisi parlemen yang lebih dominan, Fadli yakin akan berjalannya sistem saling mengawasi dengan baik. Selain itu, lanjut dia, praktik kolusi permainan anggaran juga akan berkurang dengan kondisi seperti sekarang.

"Orang agak hati-hati, takut (korupsi), karena ada dalam satu posisi yang berbeda, mestinya korupsi akan lebih sedikit dan kecil lagi," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR ini juga merasa yakin jika tindakan korupsi yang marak dilakukan anggota DPR sebelumnya akan berkurang. Hal ini terjadi karena kekuatan politik antara KMP dan KIH yang saling mengawasi.

"Yang ada di legislatif saya yakin DPR sekarang akan jauh lebih kecil dari isu itu mudah-mudahan, karena tidak terjadi kolusi yang dalam dengan eksekutif. Karena sering kali korupsi terjadi di eksekutif, legislatif, yudikatif karena berkolusi terlalu dalam. Tapi ketika ada check and balance saling bisa mencegah tidak terlalu jauh," pungkasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK

TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.

Baca Selengkapnya
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset

Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi

Baca Selengkapnya
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar-Mahfud Tegas Sikat KKN, Penguatan KPK Agar Tidak Bisa Diintervensi
VIDEO: Ganjar-Mahfud Tegas Sikat KKN, Penguatan KPK Agar Tidak Bisa Diintervensi

Ganjar mengatakan seorang pemimpin harus menjadi contoh, khususnya soal anti korupsi.

Baca Selengkapnya
Perbaiki IPK Indonesia, Tom Lembong Sebut AMIN Bakal Kembalikan Independen KPK
Perbaiki IPK Indonesia, Tom Lembong Sebut AMIN Bakal Kembalikan Independen KPK

“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya