Fadli Zon yakin negara sanggup beri Rp 10 ribu per suara buat parpol
Merdeka.com - Pemerintah menaikan dana untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 1.000 dari yang sebelumnya sebesar Rp 108 per suara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, kenaikan sebesar Rp 1.000 itu sudah pernah terjadi di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu udah pernah di zamannya Pak SBY itu udah pernah, kalau sekarang kembali lagi ke Rp 1.000 itu tidak kenaikan. Sebaiknya Rp 5.000 kalau bisa Rp 10.000," kata Fadli, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).
Menurutnya, negara masih mampu untuk membiayai parpol dengan dana Rp 5.000 per suara. Kenaikan dengan nominal Rp 5.000 tambah Politisi Partai Gerindra itu, sangatlah wajar karena parpol merupakan pilar demokrasi di Indonesia.
-
Bagaimana Golkar akan meningkatkan pendapatan negara? “Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Suara PPP berapa? Di Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Mungkin, saya pernah sampaikan ini tahun lalu ke Presiden itu Rp 5-6 trilun dari total Rp 2.100 trilun. Saya rasa itu sangat wajar, karena parpol juga bagian dari demokrasi politik kita. Masih banyak," ujanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, dana parpol itu tidak akan mudah dikorupsi. Karena dana itu akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
"Udah pasti tidak akan korupsi dong, dana itu kan dipakai untuk partai politik untuk membiayai kegiatan sehari-sehari dan ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain di Meksiko saja pengaturannya USD 200 juta pertahun," pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran kenaikan untuk parpol bagi yang lolos ambang batas parlemen Rp 5.400 per suara. Namun, Kementerian Kuangan hanya menyetujui Rp 1.000. Dana bantuan bagi partai politik sebelumnya Rp 108 per suara.
Seiring dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Perbandingan Dana Kampanye Parpol di Pemilu 2024 dan 2019, Gerindra dan PSI Menyodok
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnya"Akan menyiapkan insentif. Karena kita ingin menang," ujar Airlangga
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaPartai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca Selengkapnya