Fadli Zon Yakin Penambahan Pimpinan MPR Tak akan Bebani Anggaran Negara
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan penambahan pimpinan MPR tidak akan membebani anggaran negara. Sebab, kata dia, masalah anggaran bisa disiasati dengan mengatur porsi keuangan MPR.
"Kalau misalnya sekarang saja kan berapa sekarang pimpinan MPR, ya kan misalnya delapan nambah dua kan tidak terlalu signifikan juga. Menurut saya sih bisa diatur lah itu dengan porsi yang sama pun menurut saya bisa diatur," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Fadli mengatakan, anggaran MPR yang terbesar dialokasikan untuk program-program sosialisasi empat pilar. Termasuk saat ada penambahan pimpinan MPR dari lima menjadi delapan orang juga tidak ada penambahan signifikan terkait kebutuhan pribadi pimpinan tambahan tersebut.
-
Kenapa Golkar tidak khawatir jatah menteri mereka berkurang? Terlebih, kata Doli, antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto intens berkomunikasi. Sehingga, keduanya sudah saling memahami.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana Golkar akan meningkatkan pendapatan negara? “Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
"Enggak ada yang kalau pimpinan kan lebih pada protokoler dan sebagainya. Saya kira itu lebih pada programnya, program untuk sosialisasi, bukan yang melekat pada pimpinannya," ungkapnya.
Karena itu, Fadli yakin penambahan pimpinan ini tidak akan membebani anggaran. Selama pengaturan keuangan untuk MPR dilakukan dengan baik.
"Saya kira enggak akan membebani. Mungkin tinggal realokasinya saja," ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini tengah bergulir wacana penambahan pimpinan untuk periode 2019-2024 dari lima menjadi 10 orang. 9 Fraksi partai yang lolos akan menempatkan satu wakilnya sebagai pimpinan MPR ditambah dengan satu dari perwakilan DPD.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaReaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani memastikan para menteri kabinet tidak akan masuk struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca SelengkapnyaDave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaNasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca Selengkapnya