Fahmi Idris cerita kondisi Golkar saat Akbar Tanjung jadi tersangka

Merdeka.com - Bukan kali ini saja ketua umum Partai Golkar dirundung prahara korupsi. Pada 2002 lalu, sang ketum Akbar Tanjung juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana nonbujeter Bulog oleh kejaksaan.

Akbar dituding nilep uang Bulog senilai Rp 40 miliar. Internal Partai Golkar pun gonjang ganjing. Mirip dengan kepemimpinan Setya Novanto yang terjerat korupsi e-KTP. Dua tahun jelang Pemilu, sang ketua umum terbelit kasus korupsi.

Politikus senior Golkar Fahmi Idris, salah satu saksi sejarah prahara Golkar era Akbar Tanjung 15 tahun lalu. Menurut dia, Golkar memang memiliki yurisprudensi, ketua umum tak perlu mundur meski ditetapkan sebagai tersangka.

"Memang di Golkar berlaku azas praduga tidak bersalah, sebelum ditetapkan oleh lembaga peradilan ya tetap menjabat. Jadi hal itu biasa, tempo hari berlaku juga untuk bung Akbar Tanjung saat kasus Bulog Gate. Tapi selama belum ada keputusan final, seseorang tidak bersalah walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Fahmi saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (19/7).

Akbar dituntut empat tahun penjara, dan divonis bersalah oleh hakim dengan masa hukuman tiga tahun penjara. Akbar juga diwajibkan denda Rp 10 juta. Namun Akbar tak terima, menempuh jalur hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Fahmi Idris akui internal Golkar bergolak pasca Akbar ditetapkan sebagai tersangka. Riak-riak Munaslub pun muncul di tengah prahara korupsi mantan Ketum HMI itu. Tapi, Golkar tetap berusaha solid.

Akbar menugaskan Fahmi untuk menghandle wilayah Indonesia Barat. Fahmi menjadi koordinator wilayah untuk menkonsolidasikan kader Golkar dari tingkat Provinsi sampai kabupaten kota.

"Lewat komunikasi yang intens dengan seluruh daerah. Waktu zaman saya dibagi beberapa koordinator wilayah, saya itu megang Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, jadi masing-masing ketua korwil konsolidasikan ke daerahnya. Datangi, komunikasi, dialog, jadi masing-masing korwil jaga wilayahnya," kenang Fahmi.

Beruntung, selama satu tahun menjalani persidangan, Akbar divonis bebas. Golkar pun bisa dibilang sukses menghadapi Pemilu 2004.

Untuk kasus Setya Novanto, Fahmi menyarankan, tak perlu ada Munaslub. Sebab menurut dia, konflik yang ditimbulkan dari munaslub lebih panjang ketimbang konflik yang sedang terjadi di Golkar saat ini. Menurut dia, kondisi Golkar saat ini menjadi lebih solid.

"Selalu ada kecenderungan sebagai kelompok terancam dia menjadi solid, Golkar kan sekarang menjadi kelompok terancam, karena menjelang pilkada, pilpres, solidaritas memang lebih kuat," tutup dia.