Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahmi Idris akan upayakan agar Jusuf Kalla bisa jadi cawapres Jokowi

Fahmi Idris akan upayakan agar Jusuf Kalla bisa jadi cawapres Jokowi Wapres Jusuf Kalla di Makassar. ©2018 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Golkar, Fahmi Idris mengatakan, partainya mempertimbangkan mencalonkan kembali Jusuf Kalla (JK) sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Namun, diakuinya, niatan mencalonkan JK terhalang ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur batas maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan.

"Pak JK ini dihadapkan dalam satu ketentuan dalam konstitusi bahwa apa presiden ataupun wapres yang sudah dua kali memimpin sudah tidak bisa lagi," kata Fahmi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/3).

Demi memuluskan niat itu, kata Fahmi, pihaknya mempertimbangkan melakukan uji materi pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui MK. Ketika ditanya alasan memilih uji materi ketimbang amandemen UUD 1945, Fahmi tidak menjelaskan lebih detil.

"Bukan (amandemen UUD 45), melalui MK, jadi tentu akan ada nanti judicial review," terangnya.

Bila upaya itu gagal, Golkar akan mencari sosok lain untuk dicalonkan menjadi cawapres Jokowi. Menurutnya, Golkar tidak akan kesulitan mencari sosok cawapres dari internal karena cukup banyak stok kader potensial.

"Tapi kalau ternyata tidak, tentu Golkar akan mencari calon yang lain, yang menurut pertimbangan kami mencari tokoh lain itu tidak terlalu sulit dan rumit, karena kita punya calon," klaim Fahmi.

Fahmi mengakui, salah satu nama yang dipertimbangkan diusung menjadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dorongan agar Airlangga dicalonkan menjadi cawapres juga diangkat dalam acara Rakernas Golkar beberapa waktu lalu.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Pendapat Jimly Jika Putusan MK Ubah Lagi Syarat Capres-Cawapres, Baru Berlaku 2029
VIDEO: Pendapat Jimly Jika Putusan MK Ubah Lagi Syarat Capres-Cawapres, Baru Berlaku 2029

Mahkamah Konstitusi kembali menerima uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Pemil

Baca Selengkapnya
JK ke Cak Imin: Masa Kalah dengan Gibran?
JK ke Cak Imin: Masa Kalah dengan Gibran?

Jusuf Kalla berpesan kepada Cak Imin agar tidak kalah dengan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Tanggapi Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi: Sah-Sah Saja
Timnas AMIN Tanggapi Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi: Sah-Sah Saja

Kapten Timnas AMIN, M Syaugi Alaydrus menilai sah-sah saja dilakukan.

Baca Selengkapnya
Putusan MK soal Syarat Capres Cawapres Diharapkan Melahirkan Pemimpin Muda Berprestasi
Putusan MK soal Syarat Capres Cawapres Diharapkan Melahirkan Pemimpin Muda Berprestasi

Syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden tetap 40 tahun dengan tambahan frasa sedang atau pernah menjabat jabatan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan, NasDem: Kekuatan AMIN Bertambah
Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan, NasDem: Kekuatan AMIN Bertambah

Partai NasDem menyambut baik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla kepada calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
Gibran Didorong Maju Cawapres, Jusuf Kalla: Kualitas Wapres Harus Setara Presiden
Gibran Didorong Maju Cawapres, Jusuf Kalla: Kualitas Wapres Harus Setara Presiden

JK mengatakan, wapres bukan ban serep. Wapres harus memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan presiden.

Baca Selengkapnya
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden

Menurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.

Baca Selengkapnya
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Yusril: Jokowi Merasa Dibikin Repot Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres, Gibran Belum Tentu Mau
Yusril: Jokowi Merasa Dibikin Repot Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres, Gibran Belum Tentu Mau

Keresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
PDIP Duga Ada yang Jebak Jokowi dengan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
PDIP Duga Ada yang Jebak Jokowi dengan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Terlebih MK dalam hal ini selayaknya garda terdepan untuk menentukan hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu

Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.

Baca Selengkapnya