Fahri bela Sandiaga: Bagus ini membuat pembiayaan pemilu transparan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membela bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno soal dugaan mahar Rp 500 miliar. Menurutnya, isu mahar politik diantara Gerindra, PKS, dan PAN yang diangkat merupakan persoalan pembiayaan kampanye Pemilu.

"Enggak belum lah itu baru omongan ide usul tentang bagaimana membiayai. Tetapi sekali lagi Pak Sandi bagus ini membuka ini artinya adalah membuat pembiayaan Pemilu lebih transparan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/8).

Menurutnya, Bawaslu harus bergerak dalam hal melakukan sosialisasi bagaimana pembiayaan pemilu. Bukan dalam hal menyelidiki dugaan duit mahar.

Menurut Fahri, Bawaslu atau KPU harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengeluaran dana pribadi calon presiden dan wakil presiden untuk biaya kampanye. Dia minta Sandiaga seharusnya malah dihargai karena mau buka-bukaan.

"Justru Bawaslu harus memberikan konsultasi kan kejadiannya belum kejadian. Inikan baru tahapan negosiasi bagaimana caranya pembiayaan pemilu. Pak Sandi bilang saya pakai uang pribadi saya bagaimana itu ini yang harus dieksplor enggak usah ngomong ini terima ini tidak terima tetapi transparansi Pak Sandi harus dihargai," kata dia.

Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief menggulirkan isu dugaan mahar Rp 500 miliar oleh Sandiaga Uno untuk mengamankan posisi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Duit tersebut diberikan kepada PKS dan PAN sebagai mitra koalisi.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu membantah telah mengeluarkan duit agar maju sebagai cawapres. Dijelaskannya, tidak benar mahar itu, karena semuanya harus sesuai undang-undang.

"Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi 'hengki pengki' dalam politik. Masyarakat marah kalau ada 'hengki pengki', masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga.

Dia bilang terbuka saja bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediaannya logistik untuk kampanye. Serta menyusun rencana pembiayaan kampanye dan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).