Fahri Dorong Prabowo Audit APBN Era Jokowi: Fokus Utang & PMN di BUMN

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ikut mendorong Prabowo-Sandiaga melakukan audit investigasi tata kelola APBN rezim Jokowi apabila menang di Pilpres 2019 nanti. Khususnya terkait dengan pengelolaan utang negara selama pemerintahan Jokowi.

Fahri melihat, utang rezim Jokowi penting diaudit jika Prabowo menang. Termasuk proses mendapatkan utang itu sendiri.

"Beberapa poin yang harus diteliti dalam praktik yang dijalankan oleh pemerintahan yang pertama adalah prinsip pengelolaan utang, termasuk tentang cara mendapatkan utang, fokus saja pada utang, itu yang pertama paling penting," jelas Fahri kepada merdeka.com, Minggu (7/4).

Fahri juga menyoroti tentang infrastruktur yang gencar dilakukan era Jokowi. Dia melihat, pembiayaan infrastruktur juga penting dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang bersih di era baru Prabowo-Sandiaga.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk diaudit yakni BUMN. Terkhusus soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selama ini dilakukan pemerintah.

"Kedua adalah pembiayaan infrastruktur ini juga banyak sekali yang kita enggak tahu metodenya, karena ada soal terkait penanaman modal negara di BUMN, ada dua yaitu PMN dan utang," tutur penggagas Ormas Garbi itu.

"Jadi itu item yang emang harus diinvestigasi, karena jumlahnya itu menyangkut uang ribuan triliun jadi harus betul-betul kita tahu posisinya," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Jokowi. Sebab, APBN saat ini terbebani oleh tingginya utang terhadap luar negeri.

"Ini wajar, karena beban postur APBN yang semakin berat akibat bertambahnya utang negara, karena otomatis akan menimbulkan cost of fund atas loan tersebut," jelas Mulyadi saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (7/4).

Jurkamnas Prabowo-Sandiaga ini menjelaskan, audit tata kelola APBN juga penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Karena APBN berasal dari uang rakyat.

"Maka audit tata kelola APBN menjadi jalan bagi pertanggungjawaban eksekutif yang menjalankan," tambah Mulyadi.

Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigatif yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.