Fahri dukung rencana Fadli Zon soal pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana koleganya Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tenaga kerja asing (TKA). Menurut Fahri, Pansus merupakan bentuk pengawasan ketika terdapat keputusan pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU).
"Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka Pansus Angket untuk menginvestigasi diperlukan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Dugaan adanya pelanggaran itu, kata dia, dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tenaga asing. Fahri menilai Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dinilai melanggar UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
-
Siapa yang Fahri Hamzah sebut sebagai tokoh besar yang bersatu? “Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,“ tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Dimana Feisal Hamka mengelola proyek? Feisal Hamka telah mengelola proyek-proyek di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol yang dikelola di daerah Jawa Barat.
-
Kenapa Firli Bahuri diperiksa? Firli akan diperiksa untuk kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada Syahrul Yasin Limpo (SYL), semasa menjabat mentan.
-
Apa yang dibahas Fatia dan Haris Azhar? Haris dan Fatia membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya' yang menunjukkan ada keterlibatan Luhut di sana.
-
Apa jabatan Feisal Hamka? Feisal Hamka merupakan salah satu anaknya yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaannya, PT. Citra Marga Nusaphala Persada.
-
Di mana Fathoni budidaya anggrek? Sore itu, Khabib Fathoni baru rampung berolahraga bulu tangkis. Di tengah cuaca Sabtu (9/3) petang yang rintik, ia berbagi pengalamannya berbudidaya bunga anggrek dari berbagai jenis di rumahnya yakni Kawetan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
Karena hal itu, dia menyebut perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Sebab faktanya banyak sekali pabrik-pabrik yang dibuka di tengah hutan.
"Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut, levelnya memang angket. Saya kira itu diperlukan karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah perpres itu dibuat," jelas Fahri.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing salah arah. Sebab, kata dia, kebijakan itu tidak berpihak pada pekerja lokal.
Fadli juga beranggapan Perpres itu berbahaya serta perlu dikoreksi. Dia pun beranggapan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khilmi tak setuju dengan pembangunan pabrik tersebut
Baca SelengkapnyaZulhas mencontohkan, misalnya impor dari negara asal dengan nilainya 360 juta dollar
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaSatgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSuara Khilmi makin meninggi, ketika menjelaskan sudah terlalu banyak pabrik pupuk urea.
Baca SelengkapnyaWakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menilai perlu banyak keterlibatan pelaku industri dalam program hilirisasi
Baca SelengkapnyaSatgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini akan bekerja hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap
Baca Selengkapnya