Fahri Hamzah: Banyak ulama internasional haramkan muslim masuk Israel

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan MUI keluarkan fatwa haram bagi umat muslim untuk berkunjung ke negara zionis, Israel. Fahri menilai, sudah ada fatwa internasional yang melakukan hal itu.

Oleh sebab itu, dia tak mengerti, alasan MUI yang mengaku tak bisa melarang orang untuk berkunjung ke suatu negara.

"Kita nyatakan haram saja kan sama dengan mengakui penjajahan di dunia ini sudah banyak ulama yang membuat fatwa mengharamkan ketika persatuan ulama internasional Syekh Yusuf Qordlawi itu sudah mengharamkan kunjungan ke negara yang dikuasai oleh Zionis itu sudah diharamkan jadi sebetulnya MUI tinggal meneruskan dari fatwa internasional," ujar Fahri di rumah dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (15/6).

Usulan Fahri ini merujuk peristiwa kontroversi kunjungan anggota Wantimpres, Yahya Cholil Staquf ke Israel. Tokoh Nahdlatul Ulama itu bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Kamis 14 Juli kemarin.

Kunjungan itu pun menuai kontroversi. Terlebih, Israel sebagai negara penjajah Palestina dianggap sebagai musuh besar umat Islam.

Menurut Fahri, MUI tak perlu melakukan kajian dan menunggu laporan masyarakat. MUI, kata Fahri, tinggal menyadur fatwa internasional larangan datang ke Israel.

"Jadi sebenarnya MUI tinggal melanjutkan fatwa dari ulama internasional bahwa itu haram. Supaya itu tidak berulang gitu. Karena ini zionis ini nyopet kita, dia nyopet tokoh, kadang-kadang dia nyopet wartawan juga. Seolah-olah ini negara bagus, aman, padahal kan itu penjajahan. Kita ditipu sama dia dikasih lihat gambar-gambar yang bagus padahal dia itu kan penindasan," kata Fahri.

Ketua MUI Ma'aruf Amin sebelumnya mengatakan, lembaganya tidak berwenang melakukan pelarangan seseorang untuk masuk ke suatu negara. Kalaupun ingin menerbitkan fatwa haram WNI muslim masuk Israel, harus melalui mekanisme pelaporan.

Fahri mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun harus tegas mengeluarkan larangan. Dia menambahkan, tidak ada ruginya melakukan pelarangan.

"Ya harusnya kan Kemenlu lebih keras. Toh kita sudah dilarang. Kan paspor kita kalau pejabat gak boleh datang ke situ ada tanda di situ negara yang ga boleh didatangi," kata Fahri. (mdk/rnd)