Follow
Fahri Hamzah emosi, salahkan Jokowi saat ditanya revisi UU KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meradang saat ditanya soal polemik sosialisasi revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Badan Keahlian DPR (BKD) ke sejumlah kampus. Dengan nada tinggi, Fahri meminta awak media bertanya soal rencana revisi UU KPK itu ke Presiden Joko Widodo.
"Tanya Pak Jokowi ya mau revisi atau enggak?" jawab Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Fahri meminta Pemerintah segera bersikap terkait wacana revisi UU KPK. Sebab, keputusan revisi UU KPK tidak hanya melibatkan DPR tetapi juga peran pemerintah.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dibahas Jokowi dan Raffi? Di tengah makan siang, Raffi melempar pertanyaan candaan kepada Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
"Tutup buku dong jangan dikembangkan kalau pemerintah enggak mau tutup buku ya sudah," ketus dia.
Pemerintah dinilainya terus menarik ulur wacana revisi UU KPK dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah. Akibatnya, bola panas revisi ini terus mengarah ke lembaga dewan. Oleh karena itu, dia menegaskan, jika pemerintah tidak ingin UU KPK direvisi maka lebih baik wacana tersebut tidak dikembangkan.
"Pemerintah mau enggak revisi kalau mau tutup buku sudah enggak usah dikembang-kembangkan. Ini kan pemerintahnya mau atau tidak kan udah 3 kali rapat konsultasi maju, mundur, maju, mundur enggak maunya kan. Pemerintah ya tutup keluarkan dari Prolegnas gitu dong," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Semula, Bambang bertanya kepada saksi dari Prabowo-Gibran yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tentang pelanggaran tahapan verifikasi faktual.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca Selengkapnya
Hal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kenaikan gaji para hakim saat ini masih dikaji dan dihitung kementerian terkait.
Baca Selengkapnya