Fahri Hamzah: Enggak boleh ada orang bersenjata di DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tidak paham dengan wacana polisi parlemen yang digulirkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Dalam parlemen modern yang ada adalah konsep pengamanan saja.
"Maksudnya polisi parlemen itu apa saya enggak paham. Yang ada itu konsep pengamanan independen dan itu biasa di negara demokrasi, Anda cari parlemen itu entitas khusus kaki tangan parlemen itu enggak boleh ada di situ," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Menurut dia, pihaknya sedang berusaha menggusur pegawai negeri sipil di lingkungan parlemen karena dilarang dalam aturan. Hal itu karena parlemen adalah kelembagaan mandiri.
-
Siapa yang Fahri Hamzah sebut sebagai tokoh besar yang bersatu? “Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,“ tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kenapa Fahri Hamzah mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat? “Ayo kita ke tengah, tinggalkan yang lain. Yang lain adalah kepingan-kepingan kemarahan dan kepingan-kepingan kekecewaan. Tidak wajar kita berpolitik dan mengambil keputusan tentang pemimpin karena marah dan kecewa,“ kata Fahri
-
Apa jalan tengah yang Fahri Hamzah maksud? Fahri Hamzah menjelaskan jalan tengah yang dimaksudnya adalah upaya untuk bersatu dalam arti tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri, serta mendahulukan kepentingan rakyat.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Apa jabatan Feisal Hamka? Feisal Hamka merupakan salah satu anaknya yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaannya, PT. Citra Marga Nusaphala Persada.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
"Kami ini lagi bersihin DPR dari PNS-PNS karena enggak boleh. Parlemen itu harusnya kelembagaannya dikelola sendiri paham nggak? Kan Anda yang ngusulin reformasi," terang Wasekjen PKS ini.
Lanjut dia, DPR hari ini sedang menuju parlemen mandiri. Namun, dirinya juga menegaskan tidak setuju dengan pengamanan bersenjata di DPR.
"Jadi yang kami lakukan ini adalah pemurnian dari legislatif harusnya lebih dikelola independen. Soal polisi berapa banyak itu soal teknis. Tapi saya tentu orang yang mengerti demokrasi akan menjaga enggak boleh ada orang bersenjata di DPR harus steril kebebasan berpikir ya bahkan orang mengancam secara fisik pun di dalam gedung DPR harus dihukum berat itulah ruh yang ditangkap," pungkas dia.
Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengusulkan penambahan pengamanan gedung parlemen dengan polisi bersenjata. Padahal, soal pengamanan DPR selama ini sudah ada Pengamanan Dalam (Pamdal).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah mengatakan, Gibran memiliki hak untuk maju sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaDasco menilai, pernyataan Hashim bukan sebagai bentuk calon menter
Baca SelengkapnyaPeran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaPara anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca SelengkapnyaWajah politisi Gerindra itu tampak was-was saat turun dari mobil komando.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaArteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.
Baca SelengkapnyaRudi lalu menyinggung jabatan Wali Kota Surakarta yang berhasil didapat Gibran.
Baca SelengkapnyaChico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca Selengkapnya"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca Selengkapnya