Follow
Fahri Hamzah: Jangan Tiap Ada Kekacauan Blokir, Ngomong, Hadapi Rakyat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi langkah pemerintah yang memblokir hak internet bagi warga Papua. Seharusnya, dia mengungkapkan, pemerintah tidak sepatutnya berbuat demikian.
Internet sebagai media untuk mengakses informasi masyarakat, lanjut Fahri, mestinya dijadikan pemerintah untuk meredam gejolak yang ada.
"Kalau ada orang tersinggung soal tindakan yang rasial, tunjukkan ke masyarakat ini bahwa rasialisme tak mendapat tempat agar orang tenang. Lah ini kagak, malah diblokir," katanya di Komplek Gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Apa itu Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
-
Kenapa warga negara tertentu tidak dapat akses internet? Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet. Lalu, rakyat negara mana saja yang masih belum terkoneksi internet? Apakah Indonesia termasuk?
-
Siapa yang menguasai internet di Indonesia? Menurut survey itu, terdapat enam kelompok dengan rentang usia bermacam-macam. Dari kelompok generasi itu, Gen Z adalah orang-orang yang menguasai jagad internet di Indonesia.
-
Apa program pemerintah untuk pemerataan akses internet? Saat ini pemerintah sudah punya program BAKTI, misalkan pemerataan 4G terutamanya.
-
Mengapa ratusan ribu HP diblokir? Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivi mengatakan, pemblokiran ratusan ribu HP itu lantaran menyalahi aturan pendaftaran nomor IMEI.
Dia menjelaskan, internet merupakan hak asasi manusia. Yakni hak atas informasi yang seharusnya pemerintah penuhi. Namun, lanjut Fahri, dengan aksi pemblokiran tersebut pemerintah telah bertindak feodal.
"Dikit-dikit blokir, itu kaya orang tua kalau di rumah disuruh diem, dan anaknya nangis suruh diem. Ini feodal ini," ujarnya.
Fahri meminta pemerintah bersikap dewasa dengan berani menghadapi masalah di Papua. Bukan malah justru melakukan pemblokiran internet di sana.
"Jangan ada tiap kekacauan blokir, ada kekacauan blokir,ngomong! Hadapi rakyat, orang perlu kehadiran Anda, perlu kehadiran muka Anda, muka Anda itu yang bikin rakyat tenang. Bukan dengan memblokir percakapan publik," tutupnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya
Kritik yang dilontarkan remaja di Jambi kepada pemangku kebijakan justru berbuah serangan digital, hinaan, hingga ancaman.
Baca Selengkapnya
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
Baca Selengkapnya
Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Dibutuhkan kebijakan yang memandu penggunaan AI hingga ranah praktis.
Baca Selengkapnya
Konsekuensi serius bagi X jika nekat memperbolehkan konten pornografi beredar di Indonesia.
Baca Selengkapnya