Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: Kami ingin pengelolaan DPR jadi urusan KMP

Fahri Hamzah: Kami ingin pengelolaan DPR jadi urusan KMP Fahri Hamzah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki harapan besar agar pengelolaan parlemen sepenuhnya ada pada pihaknya. Dengan parlemen yang kuat, pengawasan terhadap pemerintah akan maksimal dan otomatis rakyat akan diuntungkan.

"Kita ingin pengelolaan dewan betul-betul menjadi urusan KMP. Menjadi majority group," kata Sekretaris Presidium KMP Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut Fahri, KMP di parlemen sudah terstruktur dengan sistematis. Baik itu komunikasi antar fraksi partai-partai dalam KMP, maupun dengan masing-masing ketua umum partai.

Fahri menyarankan agar KIH meniru apa yang dilakukan KMP dengan membentuk pengurus yang terstruktur. Dia memandang komunikasi di dalam tubuh KIH tidak berjalan solid dan hanya mengandalkan ketokohan Jokowi.

Fahri menuding, tidak ada komunikasi yang dibangun antara Jokowi dengan ketua umum partai yang tergabung dalam KIH.

"Berani tidak PDIP membangun Setgab dengan Jokowi. Ayo kami ajak pimpin pemerintahan yang serius. Ketua Setgab Jokowi, anggota PDIP, NasDem, PKB dan Hanura. Agar mekanismenya menjadi solid," jelas Fahri.

"Yang sebelah sana (KIH) belum tertib. Ada distorsi di sana. Dia (Jokowi) disimbolkan figur rakyat tapi koalisinya hilang. Kalian juga banyak partai. Jangan cuma sibuk mengurusi kami," tutup Fahri yang juga Wakil Ketua DPR itu.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan

Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Sahkan Komposisi Komisi DPR, Berikut Daftar Lengkapnya
Puan Maharani Sahkan Komposisi Komisi DPR, Berikut Daftar Lengkapnya

DPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian
'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ungkap Mekanisme Pemilihan Menteri dengan Partai Politik jika Menang Pilpres
Mahfud Ungkap Mekanisme Pemilihan Menteri dengan Partai Politik jika Menang Pilpres

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Pastikan DPR Menjadi 13 Komisi
Puan Maharani Pastikan DPR Menjadi 13 Komisi

Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya