Fahri Hamzah: KMP bisa pilih pimpinan komisi suka-suka kita
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak agar fraksi Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama anggotanya di komisi DPR. Jika tidak, bisa saja seluruh komisi hanya diisi oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih.
Fahri mengatakan, kinerja DPR menjadi terhambat jika 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP tidak menyerahkan nama anggotanya di komisi. Apabila sampai besok juga tak memberikan nama, Fahri menilai, bisa saja pimpinan DPR memutuskan tidak ada anggota dari KIH di komisi.
"Banyak surat yang harus di follow up di komisi, tapi belum dilakukan. Undangan dan keinginan negara sahabat berkunjung belum bisa. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) belum dibentuk. Permintaan sikap dan tanggapan SBY tentang pimpinan KPK belum bisa kami follow up karena komisi III belum dibentuk. Bentuk alat kelengkapan dewan dulu, baru pimpinan komisi ditentukan di tingkat komisi biar negara jalan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/10).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
Fahri menilai, bisa saja nantinya KMP mengambil sikap sendiri untuk tidak menganggap anggota dari fraksi kubu Jokowi. Dengan demikian, KMP bisa memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sesuka hatinya.
"Kalau dalam tatib pimpinan bisa ambil keputusan, kita take over. Jangan lupa, 5 fraksi sudah jadi anggota AKD (alat kelengkapan dewan), kita bisa ambil keputusan, bahwa kita asumsikan hanya 5 fraksi yang ajukan anggota sementara 5 lain hanya mau jadi anggota paripurna. Itu artinya kita bisa pilih AKD suka-suka kita. Itu bahayanya. Nanti bisa ada perdebatan. Dewan independen, kita punya mekanisme sendiri," terang Wasekjen PKS ini.
Fahri menyatakan sampai saat ini DPR belum punya kegiatan karena masih ada 5 fraksi yang belum menyerahkan nama di komisi. Sehingga komisi tidak bisa terbentuk dan DPR tidak bisa bekerja.
"Pimpinan alat kelengkapan yang dibentuk paripurna tapi pelaksana harian di komisi dan AKD, badan. Kalau enggak ada ya enggak ada kegiatan," pungkasnya.
Seperti diketahui, paripurna kemarin (21/10) memutuskan 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP belum memberikan nama anggota di komisi. Sementara lima fraksi lainnya yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sudah membentuk anggotanya di komisi.
Dalam tatib DPR pasal 271 huruf C, fraksi paling lambat menyerahkan 1x24 jam setelah komisi dan alat kelengkapan dewan disahkan dalam paripurna. Artinya, batas waktu penyerahan anggota komisi yang dimiliki kubu Jokowi yakni Pukul 16.00 WIB sore ini.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, urusan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaKabar menteri NasDem dan PKB akan mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaMundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPutusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca Selengkapnya