Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: KMP bisa pilih pimpinan komisi suka-suka kita

Fahri Hamzah: KMP bisa pilih pimpinan komisi suka-suka kita Fahri Hamzah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak agar fraksi Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama anggotanya di komisi DPR. Jika tidak, bisa saja seluruh komisi hanya diisi oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih.

Fahri mengatakan, kinerja DPR menjadi terhambat jika 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP tidak menyerahkan nama anggotanya di komisi. Apabila sampai besok juga tak memberikan nama, Fahri menilai, bisa saja pimpinan DPR memutuskan tidak ada anggota dari KIH di komisi.

"Banyak surat yang harus di follow up di komisi, tapi belum dilakukan. Undangan dan keinginan negara sahabat berkunjung belum bisa. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) belum dibentuk. Permintaan sikap dan tanggapan SBY tentang pimpinan KPK belum bisa kami follow up karena komisi III belum dibentuk. Bentuk alat kelengkapan dewan dulu, baru pimpinan komisi ditentukan di tingkat komisi biar negara jalan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/10).

Orang lain juga bertanya?

Fahri menilai, bisa saja nantinya KMP mengambil sikap sendiri untuk tidak menganggap anggota dari fraksi kubu Jokowi. Dengan demikian, KMP bisa memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sesuka hatinya.

"Kalau dalam tatib pimpinan bisa ambil keputusan, kita take over. Jangan lupa, 5 fraksi sudah jadi anggota AKD (alat kelengkapan dewan), kita bisa ambil keputusan, bahwa kita asumsikan hanya 5 fraksi yang ajukan anggota sementara 5 lain hanya mau jadi anggota paripurna. Itu artinya kita bisa pilih AKD suka-suka kita. Itu bahayanya. Nanti bisa ada perdebatan. Dewan independen, kita punya mekanisme sendiri," terang Wasekjen PKS ini.

Fahri menyatakan sampai saat ini DPR belum punya kegiatan karena masih ada 5 fraksi yang belum menyerahkan nama di komisi. Sehingga komisi tidak bisa terbentuk dan DPR tidak bisa bekerja.

"Pimpinan alat kelengkapan yang dibentuk paripurna tapi pelaksana harian di komisi dan AKD, badan. Kalau enggak ada ya enggak ada kegiatan," pungkasnya.

Seperti diketahui, paripurna kemarin (21/10) memutuskan 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP belum memberikan nama anggota di komisi. Sementara lima fraksi lainnya yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sudah membentuk anggotanya di komisi.

Dalam tatib DPR pasal 271 huruf C, fraksi paling lambat menyerahkan 1x24 jam setelah komisi dan alat kelengkapan dewan disahkan dalam paripurna. Artinya, batas waktu penyerahan anggota komisi yang dimiliki kubu Jokowi yakni Pukul 16.00 WIB sore ini.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ditanya PKB Bakal Dapat Jatah di Kabinet, Prabowo Jawab Begini
Ditanya PKB Bakal Dapat Jatah di Kabinet, Prabowo Jawab Begini

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, urusan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak

PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres

Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres

Baca Selengkapnya
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu

Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Serahkan ke Prabowo soal Jatah Menteri: Secara Moral Kami Tak Punya Kewajiban Bahas Kabinet
Cak Imin Serahkan ke Prabowo soal Jatah Menteri: Secara Moral Kami Tak Punya Kewajiban Bahas Kabinet

Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.

Baca Selengkapnya
Puan Pasang Badan, Yakin Jokowi Tidak Cawe-Cawe di Koalisi Prabowo
Puan Pasang Badan, Yakin Jokowi Tidak Cawe-Cawe di Koalisi Prabowo

Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Sebut Menteri Koalisi AMIN Mundur Pekan Ini, Begini Kata Istana
Fahri Hamzah Sebut Menteri Koalisi AMIN Mundur Pekan Ini, Begini Kata Istana

Kabar menteri NasDem dan PKB akan mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12).

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan

Putusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden

Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Tanggapi Fahri Hamzah soal Menteri NasDem-PKB Mundur Pekan Ini: Enggak Level Dijawab
Anies Tolak Tanggapi Fahri Hamzah soal Menteri NasDem-PKB Mundur Pekan Ini: Enggak Level Dijawab

Anies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.

Baca Selengkapnya