Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: KMP dukung Perppu Pilkada karena dulu belum dibaca

Fahri Hamzah: KMP dukung Perppu Pilkada karena dulu belum dibaca Koalisi Merah Putih. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah angkat bicara soal kekecewaan mantan Presiden SBY kepada Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada. Menurut dia, dulu KMP setuju dengan Perppu SBY karena belum membaca isi dari Perppu itu.

"Pertama, dulu waktu Pak SBY ajukan Perppu kita setujui Perppu diajukan. Karena waktu itu tidak ada anggota KMP menolak. Tetapi jangan lupa waktu itu naskah Perppu itu belum ada. Baru dikirim menjelang Pak SBY turun," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Fahri menjelaskan, naskah Perppu itu baru sampai ke DPR sekitar 10 hari setelah SBY lengser dari presiden. Karena itu dia menilai wajar jika kemudian Golkar menolak setelah membaca isi Perppu itu.

"Dia sampai ke DPR bisa dibilang setelah 10 hari pemerintahan Pak Jokowi, nah kami belum baca. Sekarang kita sudah baca sebagiannya. Seperti Golkar tentu dia punya tim untuk membaca Perppu," terang dia.

Akan tetapi agar tidak terjadi kesalahpahaman atas komitmen yang dibangun dulu, Fahri mengatakan, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan SBY. Namun belum dapat dipastikan kapan hal itu akan berlangsung.

"Kami akan berkomunikasi dengan Pak SBY dan tim Pak SBY yang lama tentunya yang menulis Perppu itu. Sehingga kami bisa menerima masukan yang di luar tertulis," imbuhnya.

Ihwal sikap KMP, Fahri menegaskan belum punya sikap apa-apa tentang Perppu. Dia hanya meyakini jika KMP akan satu suara menanggapi Perppu yang akan dibahas pada pertengahan Januari 2015 nanti.

"Tentu yang lain (partai KMP) belum (punya sikap) dan KMP akan bersama soal Perppu," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Breaking News - DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK
VIDEO: Breaking News - DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada batal dilaksanakan dan Putusan MK akan berlaku

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya