Fahri Hamzah minta Jokowi dilibatkan jalankan rekomendasi Pansus KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo harus ikut dilibatkan dalam pelaksanaan rekomendasi yang dibuat Pansus Hak Angket KPK. Alasannya, Jokowi adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang melibatkan Presiden Jokowi adalah pembentukan dewan pengawas KPK.

"Iya harus, dia bertanggungjawab pemberantasan korupsi, yang bertanggungjawab pemberantasan korupsi bukan KPK, presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

"KPK ongkos milih hanya Rp 1 miliar ongkos milih presiden 15 triliun. Terus masa tanggung jawab dikasih ke KPK masalah begini besar. Iya dia dong yang bersumpah menjalankan UU kan presiden. KPK ini istilahnya kepala cabang saja," sambung politisi PKS ini.

Fahri menilai, kehadiran KPK telah merusak sistem penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, dia mengungkapkan, perbaikan sistem penegakan hukum ditentukan oleh keberanian Presiden Jokowi.

"Menurut saya, harmonisasi terhadap sistem bernegara itu sangat ditentukan oleh keberanian presiden untuk memandang ada masalah apa enggak dalam sistem kita ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah akan melibatkan Presiden Jokowi dalam pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, rekomendasi itu ditujukan kepada KPK.

"Ini kewenangan DPR. Jangan kaitkan ke Presiden. Enggak ada urusan ke Presiden. Hak angket urusannya DPR dengan KPK. Kami mengeluarkan rekomendasi kepada KPK, bisa dilaksanakan tidak," kata Bambang.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan nantinya Dewan Pengawas akan dibentuk sendiri oleh KPK. Anggotanya juga bisa terdiri dari berbagai kalangan mulai dari akademisi ataupun pengamat. (mdk/fik)